Perda Karaoke Masih Belum Digodok Di DPRD

Sri Handoko, Kasatpol PP Blora sesaat setelah melakukan penutupan karaoke karena tak berizin di Desa Adirejo Tunjungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sri Handoko, Kasatpol PP Blora sesaat setelah melakukan penutupan karaoke karena tak berizin di Desa Adirejo Tunjungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Belum adanya peraturan daerah (perda) yang secara tegas mengatur keberadaan tempat hiburan malam, tentu membuat persebaran serta keberadaan karaoke di Blora bukan tidak mungkin seperti jamur di musim hujan.

Moh Sahari, wakil ketua Komisi A DPRD Blora mengungkapkan, target 2016 ini DPRD Blora mampu menyelesaikan 27 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang kemudian menjadi perda. Dalam 27 ranperda tersebut, salah satunya adalah ranperda tentang karaoke.

”Saat ini yang menjadi konsentrasi DPRD ada tiga ranperda, yakni ranperda tentang Pemerintah Desa, ranperda tentang Administrasi Kependudukan dan ranperda tentang Kepariwisataan, setelah itu akan kami bahas ranperda tentang karaoke,” ujarnya.

Menurutnya, dalam 27 ranperda tersebut DPRD telah membagi secara garis besar ke dalam tiga pembahasan. Yang mana pada akhir 2016 nanti semuanya bisa kelar dan bisa segera diterapkan di Kabupaten Blora.

”Kami menyadari bahwasanya pembentukan Ranperda tidak semudah yang kita bayangkan karena menyangkut 45 anggota dewan. Yang mana mereka memilki visi misi yang lain-lain juga kaitannya dengan masyarakat. Kira-kira jangan sampai Perda yang kita buat tidak bisa dieksekusi di lapangan. Makanya, kita butuh waktu,” ujar dia.

Terkait maraknya tempat karaoke di Blora dirinya berharap agar eksekutif mampu berkordinasi dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat, pemuda ataupun tokoh agama. Ia juga mencontohkan, seandainya di suatu tempat di wilayah Kabupaten Blora ada bangunan yang ditengarai sebagai tempat karaoke, alangkah baiknya masyarakat diimbau untuk segera melaporkan. Dalam hal ini Dinas Perizinan maupun Satpol PP bisa bertindak.

Editor : Titis Ayu Winarni