BW Wadul ke Gus Mus Soal Potensi Korupsi di Sektor Pengelolaan Kekayaan Alam

Mantan Wakil Ketua KPK  Bambang Widjojanto saat sowan dikediaman Gus Mus (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat sowan di kediaman Gus Mus. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan sejumlah potensi korupsi kekayaan alam di tanah air, saat sowan dikediaman Mustofa Bisri (Gus Mus), di komplek Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Leteh, Rembang, Senin(7/3/2016).

Dihadapan Gus Mus, Bambang menyebutkan ada perubahan mendasar kebiasaan gotong- royong yang bertahun-tahun dibangun masyarakat, yang akhirnya luntur berganti gotong- royong untuk korupsi dan saling mengamankan posisi.

Salah satu potensi korupsi ada pada pengelolaan kekayaan alam di tanah air. Bambang mencontohkan, kekayaan kelapa sawit dari 10 juta hektare hasilnya, 50 persen diantaranya masuk ke kantong konglomerat dan hanya 2 persen pajak yang masuk ke kas negara.

Menurutnya, potensi korupsi dari pajak kelapa sawit cukup besar, karena ketiadaan peta Indonesia yang utuh selama ini.

“Hampir 70 tahun ini, Indonesia tak ada peta secara utuh. Semua peta, baik peta kehutanan dan maupun agraria berbeda.Ini yang jadi celah empuk para koruptor untuk ‘bermain’ dilahan sawit,” tegasnya.

Tak hanya soal pajak kelapa sawit, Bambang menyebutkan potensi pajak hasil laut. Hasil per tahun yang mencapai Rp 200 triliun lebih, pajak yang terbayarkan hanya berkisar Rp 200 miliar.

”Ini yang kemudian menjadi sorotan Menteri Susi,untuk tegas melakukan moratorium kapal berskala besar,” ujarnya.

“Kemudian, izin tambang yang jumlahanya sekitar 11 ribu izin tambang, 50 persen perzinan semua bermasalah dan hanya 30 persen yang membayar pajak.”Jadi bisa dikatakan pajak yang dibayar ke negara ini hanya 5 persen dari 4 kali lipat dari harta konglomerat di tanah air,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Bambang, yang terhimpit adalah masyarakat kecil menengah.Sebab, mereka yangmembayar pajak harian seperti pemilik warteg atau pedagang kaki lima. ”Padahal 70 persen pembayaran pajak menjadi penyangga utama APBN,” katanya.

Dia menambahkan, semenjak kasus pegawai pajak Gayus Tambunan terungkap empat tahun lalu, ada sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi KPK belakangan ini. Kemungkinan pertama, menurutnya bisa jadi karena intenal pajak memang sudah bersih atau ada kesulitan KPK untuk mengungkap praktik pelaku korupsi yang kian canggih.

”Ini tantangan yang bakal dihadapi, kejahatan korupsi tidak hanya akan memiskinkan satu institusi saja, tetapi dampaknya luas dan luar biasa, karena akan memiskinkan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Editor : Kholistiono