Terorisme, Polda Jateng Beri Trik Penangannya ke Warga Pati

Warga Pati tengah mengikuti workshop menangkal radikalisme berbasis agama di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Warga Pati tengah mengikuti workshop menangkal radikalisme berbasis agama di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Sub Direktur Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan (Kasubdit Bintibluh) Direktorat Binmas Polda Jateng AKBP M Toha menyarankan kepada warga Pati untuk menggunakan empat pilar dalam rangka menangkal paham radikalisme dan terorisme.

Hal itu disampaikan dalam acara workshop Menangkal Radikalisme dan Terorisme Berbasis Agama di Ruang Mantab Bhrata Polres Pati, Kamis (31/3/2016). Keempat pilar yang dimaksud, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Empat pilar itu bisa menjadi senjata untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Konsep itu sudah dirancang oleh para pendiri bangsa,” ujar Toha kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, radikalisme berpotensi menimbulkan konflik sosial sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus menggunakan pendekatan yang arif. “Dari Polda sendiri akan menggunakan pendekatan multidimensi untuk mengatasi radikalisme, baik dari aspek hukum, keadilan, sosial, dan budaya.

Di sisi lain, pemecahan masalah radikalisme mesti melibatkan semua elemen masyarakat. “Kami merasa, penanganan dan antisipasi terhadap radikalisme tidak mungkin dilakukan dari kepolisian sendiri. Tapi, perlu adanya kolaborasi yang cerdas dan kreatif dengan semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Pihaknya sendiri memberikan apresiasi kepada warga Pati yang selama ini menjadi teladan kehidupan kerukunan beragama. “Pati sudah dikenal sebagai daerah kecil yang menjunjung tinggi tolerasi dan bisa hidup berdampingan dengan rukun dengan umat beragama lainnya. Kami apresiasi,” katanya.

Workshop tersebut diikuti polisi, TNI, Kejari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, DPRD Pati, Kemenag Pati, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pati, warga NU, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kepala sekolah tingkat SMA, serta tokoh agama.

Editor : Akrom Hazami

Ini Lho Repotnya Bersihkan Sampah Kali Gelis Kudus

Petugas membersihkan sampah di Kali Gelis Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas membersihkan sampah di Kali Gelis Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Mendapati laporan warga soal keluhan banyaknya sampah yang menumpuk di Kali Gelis, seketika membuat BPBD bergerak. Setelah mengecek kepastian, petugas dibantu relawan langsung membersihkan sampah yang memenuhi terowongan tersebut.

Kepala BPBD Bergas C Penanggungan mengatakan, laporan warga dari Langgar Dalem itu, memang benar. Bahwa terowongan Kali Gelis dipenuhi sampah yang menumpuk.

“kerja bakti yang dilakukan langsung ketika sampai lokasi. Sekitar jam 08.00 WIB pagi tadi, kita mulai pembersihan sampah,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (31/3/2016).

Menurutnya, kerja bakti dilakukan dari tim BPBD dan relawan. Jumlah keseluruhan yang melakukan kerja bakti, sekitar 15 orang. Dia berharap sampah segera bersih sehingga tidak mengganggu arus air

Mereka melakukan kerja bakti menggunakan alat seadanya. Mereka sampai harus membersihkan lokasi yang susah dijangkau dengan alat berat. Selain itu, kedalaman air yang mencapai dua meter lebih juga menjadi kendala.

Nantinya, sampah yang diambil akan dibuang ke TPA. Namun lantaran kesulitan alat berat masuk, kemungkinan lainnya adalah menghanyutkan sampah yang diambil.

“Idealnya, dalam menjaga kebersihan membutuhkan alat khusus. Jadi setiap membersihkan sampah, alatnya naik dan petugas mengambil untuk ditempatkan dalam kendaraan besar untuk kemudian dibuang,” ujarnya.

Kegiatan membersihkan sampah di Kali Gelis, menjadi perhatian warga. Mereka rela berhenti hanya untuk menyaksikan proses membersihkan sampah.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Sampah Warga Kudus Sumbat Aliran Kali Gelis 

Pedagang Pasar Induk Blora Emoh Pindah, Ini Reaksi Pemkab

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) Maskur, menyatakan, bahwa pihaknya memaklumi atas munculnya aksi penolakan yang dilakukan oleh pedagang, Kamis (31/3/2016).

“Kalau sudah satu dua tahun pindah, pedagang termasuk masyarakat akan terbiasa. Mereka bakal menyesuaikan dengan lokasi pasar yang baru,” ujar Maskur.

Ia juga menambahkan, bahwa berdasarkan rencana bupati, pasar yang baru nantinya akan terintegrasi sarana trasnportasi dengan mudah, yakni dengan pembangunan sub terminal di kawasan pasar yang baru.
“Sepengetahuan kami juga akan dilakukan penataan angkutan umum. Sehingga memudahkan masyarakat mengakses pasar baru tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan MuriaNewsCom, mengenai potensi penolakan pedagang yang nantinya akan dipindah, Maskur belum memikirkan dampak dari pemindahan tersebut dari pedagang berupa penolakan.
Saat itu, ia juga mengharapkan agar pemindahan pasar bisa berjalan dengan mulus tanpa ada penolakan dengan pedagang. “Ketika selesai proses pembangunan nantinya, semua pedagang bisa menerima dan tidak ada perlawanan,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Pedagang Pasar Induk Blora Protes

Bupati Blora Curhat, tapi Gubernur Cuek

Gubernur Ganjar Pranowo saat hadir di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Gubernur Ganjar Pranowo saat hadir di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak banyak komentar saat diwaduli Bupati Djoko Nugroho ihwal masalah yang prioritas untuk segera dipecahkan. Beberapa masalah diungkapkan oleh Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho, saat sambutan selaku tuan rumah Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) se-Keresidenan Pati di Pendapa rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (31/3/2016).

Beberapa persoalan yang dilontarkan Kokok tak mendapat banyak tanggapan dari orang nomor satu di Jawa Tengah, di antara persoalan tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan di kawasan hutan, pembangunan jembatan Medalem – Ngraho Bojonegoro dan sodetan Bengawan Solo yang dialirkan ke Randublatung dan Kecamatan Jati.

Satu persatu wadulan Kokok memang mendapatkan tanggapan dari Ganjar Pranowo. Misalnya, untuk persoalan infrastruktur jalan di kawasan hutan, Ganjar mendatangkan langsung Perhutani pada forum itu untuk memberikan pengarahan atas hak pinjam pakai lahan perhutani guna pembangunan jalan. “Iki tak tekakke Perhutani, nanti bisa kordinasi,” ujar Ganjar.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan Medalem-Ngraho serta sodetan aliran Bengawan Solo ke Randublatung dan Jati, Ganjar tak berkomentar apapun. Dia hanya mengiyakan untuk ikut nyengkuyung atas wadulan Kokok itu.Atas tanggapan dari ganjar, Kokok merasa lega serta mengucapkan banyak terima kasih. “Matur nuwun pak Gubernur, mugi-mugi berkah,” pungkas Kokok.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Bupati Blora Curhat ke Gubernur Soal Listrik Belum Ngalir 

Grobogan Nyerah Kejar Adipura, Ini Pemicunya

Pengelolaan sampah di TPA Purwodadi selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pengelolaan sampah di TPA Purwodadi selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski cukup berat namun, Pemkab Grobogan tetap berupaya agar bisa mendapatkan lagi piala Adipura tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Grobogan Ahmadi Widodo.

Menurutnya, selama ini pihaknya sudah pernah menyabet piala Adipura sebanyak empat kali. Masing-masing, pada tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013.

“Penilaian Adipura sekarang ini lebih berat dibandingkan sebelumnya karena ada beberapa perubahan dalam metode penilaian. Meski begitu kita tetap akan berupaya semaksimal mungkin,” kata Ahmadi didampingi Sekretaris BLH Nugroho Agus Prastowo.

Diakui, kans untuk meraih Adipura tahun ini memang kecil. Salah satu kendalanya adalah soal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi. Pengelolaan sampah di TPA, selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. Padahal, soal TPA ini skor nilainya paling tinggi dalam penilaian Adipura tersebut.

“Selama TPA masih dikelola dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan maka kesempatan meraih Adipura cukup berat. Soalnya, masalah TPA sekarang ini jadi salah satu perhatian utama, tidak seperti penilaian beberapa tahun lalu,” jelasnya.

Selain TPA, masih banyak indikator penilaian Adipurna tersebut. Seperti, keberadaan bank sampah dan ruang terbuka hijau. Kemudian masalah kebersihan di tempat umum, kantor pemerintahan, dan perkampungan serta partisipasi masyarakat juga jadi bagian dari penilaian.

Editor : Akrom Hazami

Pedagang Pasar Induk Blora Protes

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rencana Bupati Blora Djoko Nugroho untuk memindahkan pasar induk Blora ke wilayah Gabus rupanya menemui kendala. Hal itu dikarenakan sejumlah pedagang pasar induk yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Induk menolak rencana tersebut, dengan menggelar aksi penolakan pemasangan spanduk di pintu masuk pasar.

“Dengan tegas kami menolak Pasar Induk Blora dipindah di wilayah Gabus,” ujar Tarwa Saladin, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Induk Blora, Kamis (31/3/2016).

Prionggo, pengurus paguyuban pedagang lainnya menambahkan, secara historis di daerah mana saja, pasar induk kabupaten itu lokasinya berada di wilayah perkotaan dan tidak jauh dari alun-alun. Dia menyebut, dengan lokasi pasar induk Blora yang saat ini berada di wilayah perkotaan saja, kondisinya relatif sepi pembeli. “Kami khawatir jika pasar dipindah ke Gabus, justru akan lebih sepi pembeli. Apalagi wilayah Gabus itu berada bukan di jalur lalu lintas umum. Pembeli akan malas datang ke sana karena jauh,” ujar dia.

Sekadar diketahui, kawasan Gabus berada di wilayah Kelurahan Mlangsen. Jaraknya sekitar tiga kilometer dari pasar induk Blora saat ini. Calon lokasi pasar baru itu berada di tepi jalan jalur Blora-Randublatung.
Prionggo juga menyoal kebijakan bupati yang ingin memindahkan pasar ke kawasan Gabus Mlangsen itu.

Ia membandingkan ketika Blora dipimpin oleh Ihwan Sudrajat sebagai Penjabat Bupati, merencanakan akan membangun pasar Blora menjadi lebih modern, bukannya dipindahkan. Atas rencana pembangunan pasar yang lebih modern itu, para pedagang menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10 meter pada Desember 2015 silam.

“Tahu-tahu sekarang begitu terpilih kembali menjadi bupati, Bupati Djoko Nugroho justru akan memindah pasar induk,” pungkas Prionggo.

Editor : Akrom Hazami

Petani Grobogan, Catatlah Janji Bupatimu Ini

Kegiatan pemberian bantuan alat pertanian di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kegiatan pemberian bantuan alat pertanian di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Para petani diminta untuk membantu program pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan nasional. Caranya, dengan berupaya untuk terus meningkatkan produksi atau hasil panen. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyerahkan bantuan peralatan, benih pertanian, dan bibit tanaman pada petani yang dilangsungkan di kebun belajar milik Kantor Dinas Pertanian TPH, Kamis (31/3/2016).

“Kita punya target cukup berat terkait produksi berbagai macam komoditas. Terutama padi, jagung dan kedelai. Untuk itu tingkatkan hasil panennya dan saya berjanji akan meningkatkan bantuan pada petani jika target terpenuhi,” tegas perempuan pertama yang jadi Bupati Grobogan itu.

Ikut hadir dalam kesempatan itu, Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki, Kadinas Pertanian TPH Edhie Sudaryanto beserta seluruh karyawan dan beberapa pejabat terkait lainnya. Hadir pula perwakilan dari kelompok tani yang ada di berbagai kecamatan. Sebelum menyerahkan bantuan, Sri Sumarni didampingi para pejabat sempat melakukan panen cabe merah dilokasi tersebut.

Menurut Sri, pada tahun 2015 lalu, Grobogan dapat prestasi juara nasional dalam bidang upaya khusus ketahanan pangan. Atas prestasi ini, para petani mendapatkan banyak bantuan peralatan pertanian dari Kementerian Pertanian agar hasil panen bisa terus ditingkatkan.

Seperti hand traktor, traktor roda empat, pompa air, dan mesin tanam padi. Selain itu, bantuan pembuatan sarana dan prasarana pertanian juga banyak didapat. Antara lain, pembangunan jaringan irigasi maupun jalan usaha pertanian, embung dan sumur gali.

Adanya bantuan peralatan tersebut akan mempercepat pengolahan tanah buat persiapan musim tanam. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk persiapan bisa lebih singkat dibandingkan dengan memakai alat pengolah sawah saat ini.

Ditambahkan, selama ini, ada beberapa komoditas pertanian yang jadi andalan. Yakni, padi, jagung dan kedelai. Khusus untuk komoditas jagung, hasil produksinya paling tinggi di Indonesia.

“Saya harapkan dengan adanya bantuan ini, secara tidak langsung bisa meningkatkan produksi hasil pertanian. Untuk bantuan peralatan ini, saya minta dimanfaatkan dan dirawat dengan baik,” pesan Sri.

Sementara itu, Edhie Sudaryanto menambahkan, ada banyak bantuan yang diberikan. Yakni, 43 unit traktor roda dua, 4.290 bibit jambu citra untuk 2 gapoktan, dan 3.125 bibit belimbing untuk satu gapoktan. Kemudian, ada bantuan benih cabe merah dan melon yang masing-masing diberikan pada 7 kelompok tani untuk lokasi penanaman 40 hektare.

“Selanjutnya, ada benih kedelai sebanyak 316,75 ton untuk 209 kelompok tani. Terakhir, bantuan 150 ton benih padi buat 165 kelompok tani,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Gara-gara ‘musthofa_forpresident’, Ganjar Komentar

Kanal informasi pribadi milik Musthofa Bupati Kudus yang tersaji di semua screen saat Musrenbang di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Kanal informasi pribadi milik Musthofa Bupati Kudus yang tersaji di semua screen saat Musrenbang di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Kudus, Musthofa, rupanya menjadi perhatian khusus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) se-Keresidenan Pati yang digelar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (30/3/2016).

Saat Musthofa menyampaikan pemaparannya perihal permasalahan dan juga penyerapan anggaran yang ada di Kudus. Tersaji pada screen, berupa kanal informasi untuk menghubungi Musthofa, berupa nomor handphone, alamat e-mail, facebook, twitter, bbm dan website miliknya. Perhatian Ganjar tertuju pada akun email milik Bupati Kudus itu. Bukan tanpa alasan, alamat akun Bupati Kudus itu terpampang di semua screen yang disajikan pada saat acara Musrenbang. Tertulis jelas musthofa_forpresident@yahoo.com sebagai alamat e-mailnya. “Saya terpukau dengan emailnya pak Mustofa. For Presiden,” ujar Ganjar.

Bupati Kudus itu pun menanggapi hanya dengan senyum simpul. Seketika audiens pun tergelak tawa atas celotehan Gubernur berambut putih itu. “Saya doakan semoga jadi Presiden,” tutur Politisi PDI Perjuangan.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menjelaskan, bahwa saat ini sudah waktunya menerapkan open government, yakni pemerintahan yang terbuka. Saat ini, lanjut Ganjar, pemerintah harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus di informasikan melalui media sosial. “Jadi, pejabat harus punya medsos,” ujar dia.

Saat ini, menurutnya, hampir semua orang mengakses informasi dari media sosial berupa facebook. Jadi, demi keterbukaan informasi, ia meminta semua pejabat agar tidak gaptek (gagap teknologi). Kalau tidak bisa facebook, ya minimal sms. Jangan segan-segan menyebar nomor hp, kalaupun tidak mau ditelepon ya minta di sms saja,” pungkas Ganjar.

Editor : Akrom Hazami

Kenal di FB, Sejoli Muda Langsung Berduaan di Taman Tugu Lilin Rembang

Satpol PP melakukan pendataan terhadap remaja yang terjaring dalam razia di taman Tugu Lilin Rembang, Kamis (31/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid

Satpol PP melakukan pendataan terhadap remaja yang terjaring dalam razia di taman Tugu Lilin Rembang, Kamis (31/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid

 

MuriaNewsCom, Rembang – FS (17) gadis yang berasal dari Sarang Kabupaten Rembang dan RNI (15) remaja dari Ngaliyan Kota Semarang, tiba-tiba diangkut oleh petugas razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rembang, Kamis (31/3/2016).

Kedua terjaring dalam razia Satpol PP setempat ketika sedang nongkrong di taman Tugu Lilin Rembang bersama dua teman lainnya. RNI yang merupakan siswa kelas X di salah satu SMA di Semarang, mengaku sedang membolos sekolah untuk bermain di Rembang.

“Baru tadi pagi sampai di Rembang mau ketemu dengan teman. Tapi malah dibawa kesini,” kata remaja asal Tambak Aji Ngaliyan itu.

Sementara itu, gadis yang ditemuinya mengatakan sengaja bertemu dengan RNI di taman Tugu Lilin Rembang. Namun, ia mengaku tidak kenal banyak hanya tahu dari FB. “Cuma kenal saja lewat FB. Ketemuan di Tugu Lilin dan hanya nongkrong saja,” ungkap FS.

Selain kedua remaja itu, ada dua remaja putra dan putri yang ikut digaruk dalam razia Satpol PP di Tugu Lilin. Mereka adalah teman dari FS dan RNI. Keempatnya kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan.

Kasi Penegak Perda Satpol PP Rembang, Sudarno mengatakan, razia tersebut dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banyaknya anak Punk yang nongkrong dan meresahkan masyarakat. “Razia ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat. Banyak anak punk yang mangkal dan meresahkan masyarakat,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Bocoran Penghasilan PK Seksi Kudus dalam Semalam

Sejumlah PK memberikan keterangan di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sejumlah PK memberikan keterangan di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Faktor ekonomi, memang kerap menjadikan alasan Pemandu Karaoke (PK) di Kudus beraksi. Apalagi, penghasilan yang didapat tidak tanggung tanggung. Biasanya, dalam ssmalam, seorang pemandu bisa mendapatkan pemasukan rata rata Rp 600 ribu.

Hal itu disampaikan Muhtarom, penyidik Satpol PP Kudus. Berdasarkan keterangan dari PK yang ditangkap, ekonomi merupakan alasan utama mereka beralih menjadi PK. Meskipun ada pula alasan lainnya yakni karena keluarga berantakan (broken home,red)

“Kalau alasan broken home ada, baik itu orang tuanya cerai, atau dia para PK yang sudah diceraikan oleh suaminya,” katanya kepada MuriaNewsCom

Seperti hanya L, PK asal Kudus. Dia terpaksa menjadi PK dengan alasan menyambung hidup. Sebab setelah ditinggal suaminya dia hidup sendirian dan harus butuh makan

Alhasil, para PK tersebut tergiur menjalankan pekerjaannya. Sebab, meskipun sepi mereka masih bisa mendapatkan penghasilan sedikitnya Rp 400 ribu

“Kalau ramai mungkin bisa mencapai angka Rp 1 juta. Sebab rata rata penghasilan mereka di angka Rp 600 ribuan,” ujarnya

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Sedang Layani Pelanggan, 8 PK di 2 Kafe Dijaring 

Diam-Diam, Tempat Bolos Favorit Siswa di Kudus Diincar

Siswa melakukan kegiatan di salah satu taman di Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Siswa melakukan kegiatan di salah satu taman di Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Selain merazia Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), Satpol PP Kudus juga menyasar siswa-siswi yang membolos sekolah.

Sebab membolosnya siswa-siswi akan mengganggu pelajaran secara kependidikan. Termasuk tidak menutup kemungkinan juga akan mengganggu ketertiban umum.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi Trantibum Sukrin Subiyanto mengatakan, pihaknya akan gencar melakukan razia guna menertibkan dan menegakan aturan.”Sehingga tempat yang dinilai aman, dinilai cocok untuk membolos atau sejenisnya, maka akan disasar Satpol PP Kudus. Baik itu di taman kota, hingga pegunungan (pemandangan),” tuturnya.

Dengan adanya razia setiap hari, maka akan bisa menciptakan suasana Kudus lebih baik. Dengan begitu, Kudus yang juga terkenal sebagai Kota Santri, akan lebih terjaga.

Diketahui, dalam kegiatan razia, petugas menyisir tempat perkotaan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka menuju pegunungan (Muria, Rahtawu). Tempat itu merupakan salah satu titik favorit membolos.

“Yang penting razia untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum ini selalu bisa dijalankan secara rutin. Sehingga dapat tercipta suasana yang baik. Sementara itu, bila terdapat siswa yang membolos, maka akan dibina,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Hore 1 April, Harga BBM Premium dan Solar Turun

Ilustrasi (imesindonesia)

Ilustrasi (imesindonesia)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, akan kembali turun pada 1 April nanti. Turunnya harga BBM bersubsidi itu, sesuai dengan arahan dan ketetapan dari pemerintah pusat.

Humas Pertamina MOR IV Robert Marchelino Verieza Dumatubun mengatakan, kabar harga BBM turun berlaku mulai 1 April 2016. Harga baru itu sesuai ketetapan dan arahan dari pemerintah. Penurunan harga di angka Rp 500 per liter pada tiap SPBU.

“Seperti yang banyak diperbincangkan, mulai 1 April harga BBM Bersubsidi akan turun. Premium saat ini adalah sebesar Rp 6.950. Jadi pada 1 April 2016, harga premium akan turun Rp 500 per liternya menjadi Rp 6.450. Solar juga sama, jika sebelumnya adalah Rp 5.650 turun menjadi Rp 5.150 atau turun Rp 500 per liternya. ,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Di Kudus, harga baru itu juga otomatis bakal berlaku. Bahkan tembusan ke pemerintah daerah juga sudah diberikan terkait dengan harga terbayar BBM bersubsidi itu.

Hanya, lanjutnya, mengenai kepastian hingga Kamis (31/3/2016) sore ini perintah secara resmi masih menunggu dari pemerintah. Namun beberapa media sudah mengabarkan kalau harga bahan bakar minyak bersubsidi akan turun.

“Kita tunggu saja, bagaimana nanti malam. Sebab, kabar yang beredar sudah sangat kencang,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Blora Curhat ke Gubernur Soal Listrik Belum Ngalir

Pemaparan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada acara Musrenbangwil eks Keresidenan Pati, yang dihadiri oleh masing-masing bupati di wilayah tersebut berserta Forkopimda. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pemaparan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada acara Musrenbangwil eks Keresidenan Pati, yang dihadiri oleh masing-masing bupati di wilayah tersebut berserta Forkopimda. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Djoko Nugroho, Bupati Blora, mengadukan beberapa persoalan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-Keresidenan Pati di pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (31/3/2016).

Beberapa persoalan dilontarkan Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho. Yang merupakan persoalan klasik yang semula menjadi janjinya ketika kampanye. Ia menyinggung perihal masih adanya beberapa wilayah di kabupaten Blora yang masih belum teraliri listrik. Selain itu ia juga menyinggung perihal pembangunan infrastruktur di kawasan hutan, yang notabene milik Perhutani.

“Kami akan kordinasi dengan PLN, selain itu kami akan pinjem pakai kaleh Perhutani. Kersane masyarakat pinter-pinter lan sugih-sugih,” kata Kokok dalam Bahasa Jawa saat memaparkan di depan Ganjar.

Kokok minta Gubernur agar mendukung pula pembangunan jembatan antara Dusun Medalem, Desa Nglungger, dengan Ngraho Bojonegoro Jawa Timur.

Menurut Kokok, jika jembatan penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu terbangun, masyarakat bisa menghemat jarak sepanjang 40 kilometer.

Bukan tanpa alasan, jika jembatan terbangun, nantinya akan memudahkan mobilisasi petani yang ada di Kecamatan Kradenan dan Kedungtuban. “Jika jembatan antara Medalem sama Ngraho terbangun, pak Gubernur, alhamdulillah. Karena Kradenan dan Kedungtuban merupakan lumbung padi,” ujar Kokok.

Ada juga persolanan pengairan yang dipaparkan Kokok, yakni perihal Sungai Bengawan Solo yang rencananya alirannya akan disodet dan ditampung di kawasan Randublatung. Setelah itu, akan dialirkan ke Kecamatan Jati, sebagai wilayah Blora paling selatan dan berbatasan langsung dengan kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Kokok, juga menuturkan Kecamatan jati merupakan daerah penghasil jagung tertinggi nomor dua di Jawa Tengah. “Kecamatan Jati sudah bagus, sebagai perwakilan Jawa Tengah dalam produksi pertanian berupa jagung,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Bahaya Teroris dan Narkoba Mengintai, Begini Reaksi Polisi dan FKUB Pati

Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho menjelaskan bahaya radikalisme, terorisme dan narkoba. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho menjelaskan bahaya radikalisme, terorisme dan narkoba. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Untuk mengantisipasi radikalisme dan terorisme berbasis agama di Pati, Polres Pati bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pati menggelar workshop bertajuk “Menangkal Radikalisme dan Terorisme Berbasis Agama” di Mantab Bhrata Polres Pati, Kamis (31/3/2016).

“Acara ini merupakan keberlanjutan dari instruksi Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang meminta untuk mewaspadai bahaya terorisme dan narkoba. Karena itu, kegiatan ini menjadi upaya untuk memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme, terorisme dan narkoba,” ujar Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat bila keamanan negara bisa kondusif. Dengan begitu, aksi teror berkedok agama yang berpotensi mengancam keamanan negara bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Itu sebabnya upaya untuk menangkal radikalisme dan terorisme sangat penting dilakukan. Rata-rata, sasaran dari kelompok teror adalah warga sipil, tempat atau fasilitas umum, warga negara asing (WNA), dan saat ini merambah sasaran terhadap anggota Polri, TNI, serta pejabat pemerintahan.

Senada dengan itu, Ketua FKUB Jawa Tengah Prof Mudjahirin Thohir mengatakan bila radikalisme agama sudah berlangsung secara ekstensif sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998. “Setiap agama mengajarkan pentingnya hidup bernegara. Tugas kita sebagai masyarakat yang hidup di negeri serba plural mestinya menjadikan Indonesia sebagai bangunan besar di mana masing-masing orang merasa bisa hidup dengan nyaman, bukan sebaliknya menciptakan teror,” tuturnya.

Ia berharap agar Kabupaten Pati yang selama ini dikenal sebagai daerah yang menunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama bisa mempertahankan kondisi tersebut. Jangan sampai kondisi di Pati yang sudah toleran dan saling menghormati antarsesama pemeluk agama disusupi paham-paham radikal.

Editor : Akrom Hazami

Wow, 500 Ton Ikan Ditangkap Nelayan Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi (beritadaerah)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tangkapan ikan nelayan di Jepara capai 500 ton di sepanjang Maret 2016. Itu menunjukkan hasil positif nelayan, dalam beberapa waktu terakhir.

Setelah beberapa waktu lalu terjadi musim baratan dan sejumlah nelayan tak dapat melakukan aktivitas melautnya. Kini situasi berangsur normal, yaitu dengan banyaknya nelayan yang sudah mencari ikan. Apalagi musim baratan kemarin memang tak seganas musim baratan tahun lalu.

Hal itu seperti yang diungkapkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Sudiyatno. Menurut dia, jumlah ikan hasil tangkapan nelayan Jepara sepanjang Maret mulai normal. Hal itu lantaran kondisi perairan yang tak lagi seganas saat musim baratan selama Januari hingga Februari.

“Hasil tangkapan selama Maret lebih dari dua kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujar Sudiyatno, Kamis (31/3/2016).

Sudiyatno menerangkan, dari informasi yang didapatkan dari sejumlah nelayan, kondisi perairan memang sudah berangsur membaik. Cuaca buruk yang berimbas pada tingginya gelombang, masih terjadi pada pertengahan Maret. Menjelang akhir Maret, cuaca normal. Meski memang beberapa kali terjadi hujan.

“Hanya beberapa kali turun hujan di laut. Tapi tak berimbas pada tingginya gelombang,” tandas dia.

Pihaknya mencatat, hasil tangkapan sepanjang Maret mencapai 500 ton lebih. Sedangkan pada Januari hanya mencapai 281 ton lebih dan 158 ton lebih selama Februari.

Sudiyatno mengungkapkan jika hasil laut nelayan sebanyak itu tak hanya didapatkan dari hasil melaut nelayan Jepara sendiri. Tapi juga nelayan luar daerah yang menjual hasil tangkapannya di sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jepara. Khususnya TPI Ujungbatu. Untuk wilayah Jepara sendiri, jumlah tangkapan ratusan ton tersebut sudah mencukupi kebutuhan warga. Baik langsung dijual, maupun untuk diolah kembali.

Editor : Akrom Hazami

25 Siswa di Lasem Hadapi Satpol PP

Petugas Satpol PP Rembang mengangkut pelajar yang membolos dalam razia yang dilakukan pada Kamis (31/3/2016). (MuriaNewsCom/(Ahmad Wakid)

Petugas Satpol PP Rembang mengangkut pelajar yang membolos dalam razia yang dilakukan pada Kamis (31/3/2016). (MuriaNewsCom/(Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sebanyak 25 pelajar terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rembang. Namun, hanya tujuh pelajar saja yang dilakukan pendataan oleh petugas.

Pasalnya, 18 pelajar yang tertangkap basah sedang nongkrong dengan pakaian seragam sekolah lengkap, ternyata memang sudah selesai jam pelajarannya. Sementara, 7 pelajar lainnya memang kepergok sedang membolos dan memilih nongkrong di taman pasar Babagan Lasem.

“Ada laporan, banyak anak-anak sekolah yang pada jam pelajaran keluyuran di pasar dan warung kopi, salah satu di wilayah Lasem. Sebanyak 18 siswa tidak kami data, karena kelas XII dan sudah selesai jam pelajarannya.

edangkan, 7 siswa lainnya kami lakukan pendataan,” ungkap Kasi Penegak Perda Satpol PP Rembang, Sudarno.

Dijelaskan olehnya, pada razia tersebut tempat sasarannya yakni, hanya di dua kecamatan. “Sasarannya hanya Lasem dan Rembang kota. Enam orang yang kami data, kami angkut dari Lasem. Sedangkan, satu lainnya dari Rembang,” imbuhnya kepada MuriaNewsCom, Kamis (31/3/2016).

Salah satu siswa yang enggan disebutkan namanya, mengakui sedang membolos sekolah dan nongkrong di taman Babagan Lasem bersama teman lainnya. Namun, ia berdalih sedang ada kegiatan di sekolahannya. “Ada acara ulang tahun di sekolahan, terus kami tinggal nongkrong,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

BPJS Enggak Dilayani di Klinik Kesehatan Swasta

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutannya di salah satu klinik kesehatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutannya di salah satu klinik kesehatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Makin banyaknya jumlah klinik kesehatan swasta di Grobogan memang dinilai punya banyak dampak positif. Yakni, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan cepat. Sebab, selain menangani pengobatan umum, klinik tersebut kebanyakan juga melayani jasa persalinan.

Meski demikian, ada satu hal yang masih jadi kendala sampai saat ini. Yakni, belum tertampungnya pemegang kartu BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik swasta tersebut.

“Ini, masih jadi PR buat kami. Kami berharap bisa memberikan pelayanan kepada semua masyarakat termasuk pemegang BPJS. Namun, sejauh ini, kami belum berhasil menjalin kerjasama dengan pihak BPJS,” ungkap Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Grobogan Ahmadun Alfaputra saat menghadiri peresmian Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin di Jengglong Barat, Purwodadi, Kamis (31/3/2016).

Ahmadun menyatakan, Asklin siap mendukung kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tentang keharusan melahirkan di puskesmas atau klinik kesehatan. Sebab, kebijakan itu memiliki tujuan yang positif. Yakni, untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) saat menjalani proses persalinan.

“Kebijakan ini sangat sesuai dengan prinsip pertolongan persalinan, yakni ditolong dengan empat tangan. Pertolongan seperti ini hanya ada di pelayanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas.,” katanya.

Menurut Ahmadun, saat ini sarana prasarana yang ada di klinik kesehatan dan puskesmas jauh lebih lengkap dan sesuai standar. Selain itu, di tempat pelayanan kesehatan juga punya minimal empat orang bidan serta satu dokter jaga. Hal inilah yang membedakan klinik kesehatan dan puskesmas dengan klinik pengobatan biasa.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, belum bisanya pemegang kartu BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di klinik swasta itu terjadi dalam level nasional. Tidak hanya di Kabupaten Grobogan saja.

“Hal ini memang sudah jadi pemikiran. Kami nanti akan koordinasikan dengan pihak terkait dan BPJS soal ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Sampah Warga Kudus Sumbat Aliran Kali Gelis

Petugas membersihkan sampah di Kali Gelis Kudus, Kamis (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas membersihkan sampah di Kali Gelis Kudus, Kamis (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banjir yang melintasi aliran Kali Gelis, ternyata meninggalkan sampah yang menumpuk. Jika hal itu terus dibiarkan, maka lamban laun akan merusak konstruksi bangunan jembatan, dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan kepala BPBD Kudus Bergas C Penanggungan. Menurutnya, sampah yang menyumbat terowongan jembatan sudah sangat banyak. Bahkan menyebabkan air tidak dapat mengalir.

“Kalau dibiarkan bisa bahaya, sekali banjir datang akan mengganggu arusnya. Dan air bisa meluap ke permukaan karena aliran tidak lancar tadi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

BPBD sendiri mengetahuinya setelah dikabari warga Langgar Dalem, Kota. Mendapati kabar tersebut, petugas beserta tim langsung mendatangi lokasi guna melihat secara langsung.

Camat Kota Kholid Seif mengatakan, Kali Gelis memang penuh sampah. Melihat hal itu dibutuhkan penanganan segera sebelum sampah semakin menumpuk

“Petugas banyak di sungai, mereka sedang mengecek kondisi sampah yang terdapat di sana,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan, dua terowongan sungai sangat penuh dengan sampah. Dua terowongan tersebut berada pada bagian barat. Sampah yang menyumbat berasal dari berbagai macam. Seperti plastik, kayu, bambu dan juga sampai lainnya.

Editor : Akrom Hazami

Sambil Momong, Warga Margorejo Dawe Asyik Baca di Perpustakaan Desa

Gedung Perpustakaan Sahabat Pintar tampak berdiri megah di Margorejo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Gedung Perpustakaan Sahabat Pintar tampak berdiri megah di Margorejo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu warga Margorejo, Dawe, Rubiyanti (36) mengatakan, perpustakaan “Sahabat Pintar” ini juga bisa menjadi tempat untuk mengasuh anak-anak.

“Misalnya, saat sore hari kita momong (ngasuh atau menggendong anak,red) bisa sambil membaca. Sehingga waktu untuk menunggu magrib bisa dilakukan, sambil momong anak. Itu kan bermanfaat,” katanya.

Keberadaan perpustakaan ini memang bermanfaat. Bagi kaum muda atau tua. Sebab perpustakaan ini bisa menjadi media untuk menggali ilmu.

Diketahui,perpustakaan yang buka mulai jam 16.00 WIB hingga 17.00 WIB ini memang sangat berguna bagi masyarakat setempat. Mengingat, waktu tersebut merupakan saatnya orang pulang kerja, atau belajar.

“Kalau bukanya sore memang sudah pas. Sebab di waktu sore banyak anak sudah pulang dari sekolah, warga setempat juga pulang kerja,”tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, rata rata pengunjung setiap harinya mencapai 10 hingga 15 pengunjung.

Kepala Desa Margorejo Ahmad Baskoro mengutarakan, setiap sore hingga malam pukul 19.00 WIB, pengunjung berdatangan. Mereka dari kalangan pelajar, atau orang dewasa.

Dalam hal pemenuhan fasilitas yang ada, pihak desa akan selalu berupya supaya perpustakaan dapat dimanfaatkan semua kalangan.

“Saat ini kita juga melengkapinya dengan internet,ruang baca,daftar pengunjung,penjaga dua orang dari tokoh pemuda, serta ruangan untuk buang air kecil secara sederhana,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Video – Sedang Layani Pelanggan, 8 PK di 2 Kafe Dijaring

uplod jam 17 00 PK Kudus 1

PK dimintai keterangan di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sedikitnya delapan pemandu karaoke (PK), ditertibkan Satpol PP saat kegiatan razia. Ke delapan PK tersebut, tertangkap basah saat melayani pelanggan di Kudus.

Hal itu disampaikan Muhtarom, penyidik Satpol PP Kudus. Menurutnya, kedua tempat tersebut berada di kafe daerah Ruko Panjunan dan sebuah tempat karaoke yang terdapat di lingkar selatan Jati-Jetak.

“Total delapan, oleh petugas sebagian langsung dibawa ke Satpol PP untuk diberikan pembinaan saat itu juga. Sedangkan tiga lainnya baru diberikan pembinaan segera,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Rata-rata, kedelapan PK tersebut berasal dari luar Kudus. Seperti Pati, Jepara bahkan dari Cirebon, Jawa Barat. Namun, dua di antaranya merupakan asli Kudus.

Menurutnya, ke delapan PK harus menandatangani perjanjian di atas materai tentang apa yang dilakukan. Yakni tidak akan menjadi pemandu karaoke di Kudus. Sebab, tidak semua titik, jadi tempat karaoke di Kudus. Terlebih memakai PK.

“Jika masih nekat melanggar perjanjian dengan apa yang mereka tanda tangani. Maka kami pastikan akan menempuh jalur hukum,” ancamnya.

Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman, setelah tertangkap petugas, biasanya tidak akan ada lagi yang kembali tertangkap. Sehingga sampai sekarang belum ada yang mencapai proses hukum.

“Kami hanya menjalankan tugas, jadi kami melakukan hal semacam ini. Sebab mereka sudah melanggar perda tentang karaoke di Kudus,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ini Sektor yang Picu Pendapatan Daerah Jepara 2015 Lebihi Target

Penyerahan LKPj Bupati 2015 kepada DPRD Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Penyerahan LKPj Bupati 2015 kepada DPRD Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Meski penyerapan anggaran daerah tahun 2015 lalu tak maksimal, pendapatan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan. Dari target Rp 1,87 triliun, terealisasi sebesar Rp 1,93 triliun atau sebesar 103,1 persen. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2014. Pada 2014, pendapatan  sebesar Rp 1,59 triliun. Artinya,kenaikan mencapai Rp 331, 4 miliar.

Hal itu diungkapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara 2015 yang disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jepara, Kamis (31/3/2016).

Menurut Marzuqi, kenaikan pendapatan itu didapat dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara. PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayana Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian target ini lantaran optimalisasi pendapatan yang terus dilakukan mulai intensifikasi, ekstensifikasi dan upaya menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

“Dari target Rp 217 miliar, dapat direalisasi sebesar Rp 270 miliar. Artinya ada peningkatan pendapatan sekitar Rp 53 miliar,” kata Marzuqi dihadapan peserta rapat paripurna.

Akan tetapi, lanjut Marzuqi, dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasin khusus tidak bisa terealisasi sesuai target. Dari target Rp 1,11 triliun terealisasi Rp 1,10 triliun.

“Penerimaan Dana Perimbangan tidak terealisasi sesuai target karena terjadi perubahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan adanya kurang bayar untuk bagi hasil pajak/bukan pajak yang akan dibayar pada tahun anggaran berikutnya,” imbuhnya.

Untuk membahas LKPj Bupati Jepar tahun 2015 ini, DPRD Jepara membentuk dua panitia khusus (pansus). Pansus I membahas bidang pemerintahan, keuangan dan kesra. Sedangkan pansus II membahas bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur dan tugas pembantuan.

Editor : Kholistiono

Penyerapan Anggaran di Jepara Tak Maksimal

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Penyerapan anggaran daerah di Kabupaten Jepara pada tahun 2015 tidak bisa maksimal. Dari target belanja daerah Rp 2,08 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp 1,85 triliun.

Hal ini disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara 2015 yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jepara, Kamis (31/3/2016).

Menurut dia, hal itu terjadi lantaran ada regulasi baru terkait kewajiban penerima dana hibah yang harus berbadan hukum, serta dana bagi hasil pajak/ bukan pajak dari pemerintah yang tidak diterimakan secara penuh.

“Rinciannya, belanja langsung terealisasi sebesar Rp 788 miliar dari rencana Rp 910 miliar,” jelas Marzuqi.

Lebih lanjut dia mengemukakan, terdapat selisih antara pendapatan dengan belanja daerah. Sehingga pada realisasi APBD 2015 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 217 miliar. Sedangkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berjalan sebesar Rp 292 miliar.

Berbeda dengan penyerapan anggaran, pendapatan daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan. Dari target Rp 1,87 triliun, terealisasi sebesar Rp 1,93 triliun atau sebesar 103,1 persen.Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2014. Pada 2014, pendapatan  sebesar Rp 1,59 trilyun. Artinya,kenaikan mencapai Rp.331, 4 miliar.

Untuk membahas LKPj bupati 2015 ini, DPRD Jepara membentuk dua panitia khusus (pansus). Pansus I membahas bidang pemerintahan, keuangan dan kesra. Sedangkan pansus II membahas bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur dan tugas pembantuan.

Editor : Kholistiono

Parah! Bau Busuk dari Pabrik Pengolahan Ikan di Jalan Pati-Juwana Cemari 3 Kecamatan

Salah satu pabrik pengolahan ikan di Jalan Pati-Juwana yang saat ini dikeluhkan masyarakat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah satu pabrik pengolahan ikan di Jalan Pati-Juwana yang saat ini dikeluhkan masyarakat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bau busuk menyengat yang ditimbulkan pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pati-Juwana, Desa Purworejo, Kecamatan Pati mencemari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pati Kota, Jakenan, dan Wedarijaksa.

Bila angin bertiup kencang dari selatan, sebagian daerah di Kecamatan Wedarijaksa yang jaraknya lebih dari sepuluh kilometer juga terpapar bau tidak sedap dari pabrik. Sama halnya dengan warga di Kecamatan Jakenan, mereka acapkali mengeluh dengan bau tak sedap yang ditimbulkan.

Karena itu, Bupati Pati Haryanto mendesak supaya pihak pabrik segera mengatasi permasalahan tersebut dengan mendatangkan alat penangkap bau menyengat. “Kalau angin dari selatan bertiup kencang, bau bisa sampai ke sebagian wilayah di Wedarijaksa. Itu tidak bisa dibiarkan. Kami sudah desak supaya pabrik mendatangkan alat penangkap bau. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi mengeluh,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pati Purwadi mengaku keberadaan pabrik memang menjadi salah satu investasi yang menjanjikan di Pati. Bahkan, keberadaannya ikut menyerap tenaga kerja dari Pati.

Hanya saja, komitmen terhadap lingkungan mesti diperhatikan. “Dalam hal investasi dan perluasan tenaga kerja memang baik. Tapi, pihak pabrik juga harus memperhatikan lingkungan. Semua produknya harus ramah lingkungan, termasuk limbah hasil pengolahan ikan juga harus sesuai dengan prosedur lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, sebagus apapun produk yang dihasilkan dari pengolahan ikan tetapi bila mengabaikan kepentingan lingkungan, ke depan akan kesulitan karena bermasalah. Itu sebabnya, pihaknya mendesak supaya alat penangkap bau busuk bisa segera didatangkan dari Korea dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan.

Editor : Kholistiono

Ini Kata Pemkab Jepara Soal Nasib Pungkruk

Bangunan di kawasan Pungkruk yang dibongkar Pemkab Jepara beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bangunan di kawasan Pungkruk yang dibongkar Pemkab Jepara beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nasib kawasan Pungkruk yang berada di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara hingga kini belum jelas. Pasalnya, sejak bangunan tempat karaoke dibongkar pada oktober 2015 lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan pusat kuliner sebagaimana janji Pemkab Jepara.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara Ashar Ekanto mengatakan, untuk pembangunan Pungkruk sampai saat ini memang masih dalam proses perencanaan. Rencananya bulan April nanti baru akan dilelangkan untuk proses pembangunan Pungkruk sebagai pusat wisata kuliner.

“Skema dan desain pembangunan masih sama seperti yang kami sosialisasikan lalu, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Tetapi Pemkab Jepara baru mengalokasikan dana Rp 1 miliar,” ujar Ashar Ekanto, Kamis (31/3/2016).

Menurut dia, tahun ini, pihaknya mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp 1 miliar. Itu untuk membangun kios dan los kuliner. Ashar mengakui sampai saat ini pembangunan memang belum bisa dilakukan. Saat ini, sketsa kios dan los kuliner baru dalam tahap penyelesaian. Setelah itu baru dilakukan proses lelang. Proses pelimpahan proyek ke pihak ketiga tersebut diperkirakan baru bisa dilakukan akhir April hingga awal Mei.

“Jika lelang berjalan mulus, maka bisa segera dilakukan pembangunan. Ini memang proyek besar, sehingga prosesnya lama,” katanya.

Menurut dia, faktor lain yang menyebabkan keterlambatan pembangunan tersebut lantaran perencanaan yang terlalu mepet. Seharusnya, perencanaan sudah dilakukan pada periode APBD Perubahan. Sedangkan pembongkaran dilakukan pada Oktober sehingga perencanaan praktis baru bisa dilakukan mendekati pengetokan APBD 2016.

Pembangunan kawasan Pungkruk, lanjut dia, memang bukan proyek ekslusif di dinasnya. Tapi juga Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM untuk perbaikan jalan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk infrastruktur pelengkap.

Editor : Kholistiono

Dinas Penerima Dana Cukai Diminta Laksanakan Anggaran Sesuai Kewenangan

dana-cukai

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 ini, diminta untuk bisa melaksanakan anggaran sesuai kewenangan. Di mana nantinya bermuara pada penguatan atau mendorong naiknya ekonomi warga Kudus.

Aturan mengenai penggunaan dana cukai itu, memang sudah diatur sedemikian rupa, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Namun, penggunaan sesuai aturan itu, jangan pula sampai membuat anggaran dana cukai tidak bisa diserap seluruhnya. Kami berharap dinas atau instansi yang menerimnya, bisa menyerap anggaran dengan optimal,” terang Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono.

Apalagi, menurut Eko, penggunaan dana cukai sendiri saat ini sudah diperlonggar. Sehingga tidak ada alasan bagi dinas yang menerimanya, untuk tidak melaksanakan atau menyerap anggaran dengan semaksimal mungkin.

”Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat masyarakat Kudus itu bisa semakin sejahtera. Dengan dukungan dana cukai, maka tujuan itu pastinya bisa diwujudkan. Dengan penyerapan anggaran yang optimal, disertai ketaatan dalam penggunaannya, maka tujuan itu akan tercapai,” terangnya.

Dari data yang ada, ada 13 SKPD penerima dana cukai tahun ini. Yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Kemudian Kantor Satpol PP, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Hukum, serta Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM.

”Semua SKPD sudah mengetahui mengenai kewenangan serta bidang masing-masing adalah penggunaan dana cukai. Itu yang kemudian harus dilaksanakan dengan maksimal,” jelasnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan, harus sesuai dengan dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. (ads)