Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Dana Bagi Hasil Cukai 2016 Dimanfaatkan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kudus



Reporter:    /  @ 15:55:48  /  26 Februari 2016

    Print       Email

iklan-cukai kudus-2-tayang pukul 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Kudus, menerima distribusi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima tahun 2016 ini.

Penggunaan dana cukai itu, diharapkan dapat mendorong upaya untuk pertumbuhan ekonomi di Kudus, melalui serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Itu sebabnya, dana cukai yang dianggarkan di tahun 2016 ini, diharapkan dapat terserap secara optimal, untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Apalagi, hal itu mengingat bahwa penggunaan dana cukai pada 2016 ini, lebih diperlonggar. Dengan demikian, akan mendukung visi dan misi Pemkab Kudus yang salah satunya mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, ke-13 SKPD penerima alokasi dana cukai tahun ini meliputi RS dr Loekmono Hadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Selain itu, ada juga Kantor Satpol PP, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Bagian Hukum.

”Satu SKPD lagi yang menerima dana cukai di tahun 2016 ini, yakni Dinas Bina Marga dan ESDM Kudus. Ini adalah SKPD baru yang menerima dana. Dan di tiap-tiap SKPD memiliki kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan serta bidangnya masing-masing,” jelas Eko.

Setiap kegiatan yang dilakukan, harus sesuai dengan dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant.

Aturan lainnya yang juga harus dipatuhi adalah Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Eko mencontohkan, di Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM, dana digunakan untuk kegiatan yang menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan daerah. Sedangkan di RS dr Loekmono Hadi, ada kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Sedangkan di BPMPKB, terdapat kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

Untuk dana di Dinsosnakertrans, dana cukai dimaksimalkan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT, penguatan sarana prasarana (sarpras) kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja IHT. ”Itu dilakukan melalui pengadaan peralatan ketrampilan, dan penguatan sarpras kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja IHT melalui pemeliharaan sarpras BLK,” jelasnya.

Di samping itu, ada juga kegiatan penguatan ekonomi kemasyarakatan di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan wirausaha dan padat karya.

Untuk Disperinkop UMKM, dana cukai dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM.

Kegiatan lainnya, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi.

Disperinkop UMKM juga menyelenggarakan pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar TAR dan nikotin rendah melalui penerapan good manufacturing practice (GMP). Satu hal lagi, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hulu hilir.

”Sesuai kewenangannya, Satpol PP menggunakan dana cukai untuk pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran,” katanya.

Ditambah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di mana dana cukai dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui pengembangan dan pelatihan desa wisata. (ads)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →