Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Demi Kesejahteraan Warga Kudus, Dana Cukai Bakal Dimaksimalkan



Reporter:    /  @ 09:53:19  /  26 Februari 2016

    Print       Email

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Meski masih terhalang pada aturan, namun Pemkab Kudus bakal memaksimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima.

Upaya untuk memaksimalkan penggunaan DBHCHT tersebut, dilakukan sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan. Yakni melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK/07/2009 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Selain itu, juga didasarkan pada Peraturan Bupati Kudus No 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Penerimaan dana cukai untuk Kudus memang selalu naik setiap tahunnya. Misalnya saja untuk anggaran tahun 2015 lalu, Kabupaten Kudus menerima alokasi dana DBHCHT sebesar Rp118,21 miliar. Jumlah tersebut, lebih tinggi dibandingkan perolehan DBHCHT yang diterima pada tahun 2014, yakni sekitar Rp 108 miliar.

Dimaksimalkannya pemakaian dana cukai itu, diharapkan akan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kudus. Ujung-ujungnya adalah menjadikan masyarakat Kudus semakin sejahtera.

Namun, berdasarkan aturan yang ada, penggunaan DBHCHT hanya diperbolehkan untuk lima bidang. Mulai dari peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, hingga pemberantasan barang cukai ilegal.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kudus Dwi Agung Hartono menjelaskan, dana yang diterima Kabupaten Kudus ini masih bisa berubah. Sebab, pemkab dimungkinkan masih bisa ditambah sisa kegiatan yang menggunakan DBHCHT tahun 2014.

”Sisa penganggaran tersebut, harus dianggarkan kembali untuk kegiatan yang sama. Sehingga memang menyulitkan untuk penyerapan anggaran dalam melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Dwi.

Dwi menjelaskan, dengan adanya pembatasan kegiatan dana cukai ini, membuat prioritas program dan karakteristik daerah yang tidak termasuk dalam lima jenis kegiatan di atas, tidak bisa diakomodasi.

Untuk itu, Bupati Kudus H Musthofa sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah, untuk melakukan peninjauan peraturan perundang-undangan yang ada.

”Yakni dengan memperluas cakupan jenis kegiatan sesuai prioritas dan karakteristik daerah kepada Menteri Keuangan. Usulan ini telah dikirim Pemkab Kudus melalui surat tertanggal 10 Desember 2014. ”Sehingga penggunaannya akan semakin maksimal demi kepentingan rakyat Kudus,” imbuhnya. (ads)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →