Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Ganti Pansus III juga Minta Tambahan Waktu



Reporter:    /  @ 21:52:28  /  25 Februari 2016

    Print       Email
Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Hal yang sama pada Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jepara yang membahas tentang Ranperda Usaha Kepariwisataan yang meminta tambahan waktu membahas Ranperda tersebut. Pada pansus III yang membahas tentang Ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan juga demikian, meminta tambahan waktu pembahasan.

“Hal itu atas dasar hasil rapat pansus III pada Rabu (24/2/2016) kemarin. beberapa kendala dalam pembahasan ranperda itu, karena adanya sanksi pidana yang diterapkan dalam UU No.24 Tahun 2013 dengan ranperda yang tengah dibahas,” kata ketua Pansus III Arofiq, Kamis (25/2/2016).

Menurut dia, selama ini warga negara yang berpergian ke luar negeri baik tenaga kerja Indonesia (TKI) ataupun untuk tujuan lainnya tidak harus memiliki surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN). Itu terlihat dalam mengurus dokumen kependudukan di Kantor Imigrasi yang tidak mempersoalkan SKPLN. Padahal, jika terjadi persoalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebagai penerbit SKPLN sering disalahkan.

”Tidak hanya itu masalahnya, pada materi ranperda yang sedang dibahas, juga belum menyinggung persoalan kartu identitas anak (KIA). Padahal terbitnya Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang KIA berlaku sejak mulai diundangkan yakni 19 Januari 2016. Sehingga hal ini mengharuskan pansus III mengkaji persoalan KIA guna dimasukkan ke dalam meteri ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,” tuturnya.

Karena kendala dan permasalahan tersebut, maka pansus III perlu mendapat waktu tambahan pembahasan. Sebab alokasi waktu yang disediakan, dirasa kurang.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →