Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Blora  >  Artikel ini

Masyarakat Desa Hutan Deklarasikan Jaringan Paralegal dan Pemantau Peradilan Kasus Kehutanan



Reporter:    /  @ 15:45:38  /  25 Februari 2016

    Print       Email
Widoyo, salah satu koordinator jaringan paralegal dan pemantau peradilan kasus kehutanansedang membacakan deklarasi (Istimewa)

Widoyo, salah satu koordinator jaringan paralegal dan pemantau peradilan kasus kehutanansedang membacakan deklarasi (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) Yogyakarta memfasilitasi peluncuran jaringan paralegal dan pemantau peradilan kasus kehutanan, di Sekretariat Serikat Tani Randurejo, Dusun Bendo, Desa Randurejo, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Rabu, (24/2/ 2016).

Pembentukan jaringan paralegal dan pemantau peradilan kasus kehutanan tersebut, melibatkan banyak pihak, di antaranya petani dari Lidah Tani Blora, Serikat Tani Randurejo, akademisi, praktisi hukum, serta mahasiswa.

Dengan adanya jaringan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses informasi, penegakan hukum, dan pemantauan peradilan terkait kasus kehutanan.

Agus Budi Purwanto, Direktur Lembaga AruPA mengatakan, pembentukan jaringan tersebut tak lepas dari banyaknya kejanggalan dalam kasus hukum kehutanan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan.

“Perkara kasus kehutanan di Blora misalnya.Dari data yang dihimpun AruPA,sejak 2012 hingga Agustus 2015, menunjukkan ada sebanyak 245 kasus, dengan rincian 2012 ada 54 kasus, 2013sebanyak 70 kasus, 2014 ada 77 kasus dan 2015 sebanyak 44 kasus,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, data korban yang dihimpun Lembaga ARuPA bersama LBH Semarang, dari 1998 – 2013, Perhutani sebagai pengelola hutan di Jawa, telah menganiaya, mencederai dan menembak sekitar 108 warga hutan. Sebanyak 34 orang tewas dan 74 orang terluka. Sebagaian besar diselesaikan tanpa proses hukum yang benar.

Dirinya menjelaskan, bahwa konsep jaringan paralegal dan pemantau peradilan tersebut adalah pemantauan yang berbasis masyarakat.

“Jadi konsepnya adalah pemantauan berbasis masyarakat. Kalau yang memantau orang luar atau jauh, itu tidak akan efektif. Tetapi, kalau yang memantau itu masyarakat di sekitar hutan yang dekat dengan kasusnya, akan jauh lebih efektif. Maka jaringan ini berisi masyarakat atau organisasi desa hutan,”jelasnya.

Dengan adanya jaringan tersebut, Agus berharap agar proses peradilan dalam kasus kehutanan bisa menjadi lebih adil dan transparan bagi masyarakat, utamanya menghentikan tindakan suap-menyuap dalam kasus kehutanan dan kekerasan pada masyarakat yang kerap terjadi.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →