Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Iuran Tabungan Perumahan Rakyat Jangan Bebani Pekerja



Reporter:    /  @ 21:06:14  /  24 Februari 2016

    Print       Email
Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah dibebani iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kini ada lagi iuran yang harus dibayar pekerja. Yaitu iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesai (KSPSI) Kabupaten Kudus, Wiyono berharap disahkannya undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak semakin membebani pekerja. Pasalnya, selama ini beban pungutan yang harus ditanggung pekerja sudah cukup berat.

”Jangan malah ini menjadi beban tambahan bagi pekerja. Selama ini pekerja dibebani berbagai macam iuran, yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada tambahan iuran, berapa sisa upah yang akan diterima pekerja?” kata Wiyono.

Menurutnya, sebagai kota industri, ratusan ribu warga Kudus yang berstatus pekerja pasti terkena dampak diberlakukannya UU Tapera. Oleh karena itu, implementasi dari UU Tapera harus benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan pekerja.

Untuk itu, menurut Wiyono, Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU Tapera nanti harus benar-benar diatur untuk berpihak pada pekerja. Salah satunya adalah pembagian beban iuran 3 persen yang akan ditanggung baik oleh perusahaan dengan pekerja. ”Yang terpenting, pekerja jangan terus-terusan ditekan,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus, Slamet Mahmudi. Menurutnya, selama pengelolaan Tapera dapat dipertanggungjawabkan, kalangan buruh siap mendukung. ”Kami siap mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan buruh. Asalkan dana buruh dikelola dengan transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Slamet menambahkan, pada prinsipnya, jaminan sosial dan subsidi perumahan yang didukung dengan sebagian iuran buruh, tidak boleh membebani buruh dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebab, tidak mungkin buruh yang hanya berupah UMK sanggup menanggung iuran BPJS dan subsidi perumahan. ”Artinya, upah layak harus diberlakukan untuk menjamin kesejahteraan buruh,” tandasnya.

Untuk dapat mewujudkan sebagaimana diharapkan, menurut Slamet, UMK seharusnya tidak menjadi upah maksimal bagi buruh. Sehingga tanggungan iuran buruh untuk jaminan sosial dan subsidi perumahan tidak menjadi beban. ”Persoalan yang ada selama ini, UMK hanya dihitung untuk buruh lajang dan tidak mungkin cukup untuk membiayai hidup keluarga secara layak,” tandasnya.

Slamet juga mengungkapkan kalau sebenarnya saat jaminan sosial pekerja masih dikelola PT Jamsostek, ada fasilitas pinjaman dana untuk subsidi perumahan. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar program tersebut bisa disingkronkan dengan program baru yang nanti akan dilaksanakan.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →