Loading...
You are here:  Home  >  Hukum & Kriminal  >  Artikel ini

Belum Ada Eksekusi, Diduga Pihak Berwenang Ada yang Main Mata terhadap Keberadaan Usaha Karaoke



Reporter:    /  @ 21:55:28  /  23 Februari 2016

    Print       Email
Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi A DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan menegakkan perda selama ini dinilai main mata terhadap keberadaan usaha karaoke. Jangan sampai ada pemikiran jika ada gugatan, maka eksekusi belum bisa dilakukan.

”Ini pandangan keliru. Uji materi berbeda dengan pengadilan biasa yang ada persidangan. Contohnya pada kasus kios Kudus Plaza. Meski masih digugat, Satpol PP berani melakukan eksekusi. Dalam konteks usaha karaoke juga seharusnya berlaku,” katanya.

Disebutkan, selama ini hanya resto dan kafe yang bisa mengantongi izin usaha di Kudus. Itu pun jika pengusaha beritikad baik mengurus izin usahanya. Setelah ada putusan MA, tinggal dikaji lebih lanjut apa yang menjadi putusan hakim. ”Intinya menurut penilaian kami, sebelum ada putusan MA pun, maka perda tetap berlaku,” ujarnya.

Khabsyin mengatakan, uji materi atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke ke Mahkamah Agung (MA), seharusnya tak menghalangi penertiban karaoke.

Digugatnya Perda Karaoke tersebut, diminta tak menyurutkan langkah Pemkab Kudus untuk menertibkan usaha hiburan malam. Terlebih usaha karaoke di Kudus selama ini beroperasi secara ilegal, karena tak mengantongi izin.

”Upaya pengusaha karaoke dalam mengajukan uji materi memang harus dihormati sebagai hak masyarakat. Namun karena usaha karaoke di Kudus adalah ilegal karena tak berizin, maka tak ada alasan untuk tidak menertibkannya,” katanya, Selasa (23/2/2016).

Khabsyin mengingatkan legal standing (kedudukan hukum pemohon) yang dinilainya tak jelas. Karena usaha karaoke di Kudus ilegal, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, tidak ada orang atau badan yang berhak mengaku punya usaha karaoke di Kudus. ”Mereka tidak punya legal standing. Kecuali jika di Kudus memang ada izin usaha karaoke,” katanya.

Seperti diberitakan, Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) resmi mengajukan gugatan uji materi atas perda ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 06 P/HUM/2016. Pada berkas permohonan uji materi ke MA melalui kuasa hukumnya, Asprehikasi menilai secara formil dan materiil perda tersebut tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →