Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

2016, Jatah Pupuk di Kudus Turun



Reporter:    /  @ 20:36:05  /  17 Februari 2016

    Print       Email
Muttaqin, petugas pendataan pupuk Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Muttaqin, petugas pendataan pupuk Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kebutuhan pupuk bersubsidi, bagi para petani di Kudus, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. Hal itu disebabkan pupuk yang diberikan jatah untuk Kudus, sesuai dengan usulan dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus Budi Santoso melalui petugas pendataan pupuk Muttaqin mengatakan, pihaknya sudah menerima surat resmi jatah pupuk untuk Kudus selama 2016. Dan hasilnya, jatah yang diterima Kudus berkurang dari sebelumya.

”Meski jumlahnya berkurang, namun kami yakini jumlahnya mampu mencukupi kebutuhan para petani di Kudus selama setahun,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pada tahun ini pemerintah mendapatkan pupuk jenis Urea sejumlah 10 ribu ton. Padahal, 2015 lalu untuk jenis pupuk yang sama, Kudus mendapatkan 11.800 ton. Jumlah tahun lalu juga, tidak sesuai dengan usulan pemkab, yang mengusulkan 12.130.83 ton.

Selain itu, untuk ZA juga mengalami hal serupa. Selama 2016, Kudus mendapatkan jatah pupuk 4260 ton. Sama halnya Urea, ZA juga mengalami jumlah pupuk yang lebih sedikit, sebab 2015 mendapatkan jatah 4.750 ton saja.

Sedangkan untuk jenis SP 36, jumlah yang diterima adalah 1.490 ton, jumlahnya meningkat ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 1000 ton saja. Sedangkan NPK mendapatkan 6885 ton, NPK mengalami penurunan dari 7000 ton. Dan pupuk Organik 4300 ton, sama seperti tahun sebelumya.

”Tidak apa-apa, meskipun dibawah tahun sebelumya, namun masih ada sisa dari tahun sebelumnya di 2015 sebanyak 15 persen. Jadi tidak menjadi kendala meski yang kami dapat dibawah usulan,” ujarnya.

Menurut dia, meski lebih sedikit, namun pihaknya memastikan harganya tidak akan berubah atau menjadi lebih mahal. Hal itu mengingat pupuk merupakan jenis subsidi, jadi harganya diatur dari pusat. Sehingga jika pemerintah pusat tidak merubah harganya, maka di daerah juga sama.

Dia menambahkan, jatah pupuk selama setahun nanti akan cukup. Baik untuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan. Mengingat usulan juga dipertimbangkan dari semua aspek tersebut. ”Awalnya usulan kan mendata dari kelompok tani. Jadi semua sudah mendapat jatah pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →