Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Diberi Pembekalan, Kades dan TPK Diminta Tidak Terjerat Masalah Hukum



Reporter:    /  @ 15:19:16  /  16 Februari 2016

    Print       Email
Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Purwodadi Johar Arifin memberikan pembekalan pada Kades dan TPK. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Purwodadi Johar Arifin memberikan pembekalan pada Kades dan TPK. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2016 dilakukan Pemkab Grobogan ternyata tidak hanya untuk pekerjaan yang ada di lingkup SKPD saja. Namun juga menyasar pada proyek pembangunan yang ada di level desa-desa. Hal ini terlihat dengan digelarnya acara pembekalan hukum pada kepala desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK) di tingkat desa.

Beberapa narasumber terkait dihadirkan dalam pembekalan yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka, Setda Grobogan, Selasa (16/2/2016). Antara lain, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Aryanto, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Purwodadi Bangun Setya Budi dan beberapa anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Selain itu, pemahaman masalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi juga disampaikan narasumber dari Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Tengah.

”Seperti kita ketahui, alokasi dana pembangunan di desa sekarang ini nilainya juga cukup besar dan sebagian dikerjakan secara swakelola. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan, kami perlu memberikan pembinaan agar pelaksana kegiatan di desa tidak ada rasa ketakutan dan lebih memahami aturan,” kata Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto.

Menurutnya, pembinaan tersebut, merupakan tindak lanjut dari komitmen dengan TP4D dari aparat penegak hukum dengan harapan agar semua pekerjaan bisa tepat waktu dan cepat terselesaikan. Dengan upaya ini diharapkan pelaksanaan proyek tahun 2016 tidak akan ada penyimpangan.

Selain pembekalan, untuk memudahkan SKPD beberapa waktu lalu pihaknya mengirimkan surat pemberitahuan beserta standart operating procedur (SOP), yang nantinya merupakan berkas pengajuan pelelangan. Dengan langkah ini diharapkan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran 2016 dapat segera dilaksanakan.

Sebab, jika pelelangan bisa dilakukan lebih cepat maka kemungkinan munculnya proyek yang tidak selesai tepat waktu akan semakin berkurang.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →