Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Disdukcapil Kudus Belum Mendapat Surat Edaran Resmi dari Kemendagri Terkait KIA



Reporter:    /  @ 15:21:52  /  15 Februari 2016

    Print       Email
Hendro Martoyo, Kadin Dukcapil Kudus saat dimintai kabar terkait KIA. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Hendro Martoyo, Kadin Dukcapil Kudus saat dimintai kabar terkait KIA. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) miliki program membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Namun hingg saat ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus Hendro Martoyo mengatakan pihaknya belum mendapatkan surat edaran resmi tentang hal tersebut.

”Untuk pembuatan KIA yang diprogramkan Kepmendagri itu belum ada surat edaran secara resmi. Namun di tahun 2016 ini rencananya ada 50 kabupaten kota se Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project,” katanya.

Diketahui, KIA yang berbentuk semacam kartu tanda penduduk (KTP) orang dewasa ini hanya dua kabupaten di Jawa Tengah yang akan dijadikan percontohan. ”Kalau menurut data whatsapp Disdukcapil se Jateng itu hanya Magelang dan Salatiga. Selebihnya dari kabupaten di luar Jawa Tengah,” paparnya.

Hal serupa dibenarkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus Juamadi. Dia mengatakan surat resmi belum ada. ”Akan tetapi kita juga sering koordnasi lewat group WA Disdukcapil se Jateng. Namun dalam waktu dekat ini sebanyak 50 kabupaten yang dijadikan percontohan itu akan diundang ke Jakarta untuk sosialisi tentang hal itu,” ujarnya.

Dia menilai, bila KIA itu sudah ada, keperluannya juga sangat baik. Seperti halnya untuk pendataan anak kurang mampu dan lainnya. Dari informasi yang berkembang, KIA tersebut dikategorikan dua jenis. ”Kategori itu usia 0 hingga 5 tahun, dan 5 hingga 16 tahun. Selain itu, dalam pembuatannya juga harus menggunakan akta kelahiran,” tuturnya.

Dia menambahkan, misalkan surat edaran resmi itu sudah ada. Yang pasti Disdukcapil akan mensosialisasikan kepada  pihak terkait. Misalkan tingkat desa atau bahkan tingkat sekolah melalui instansi atau dinas terkait.

Editor : Titis Ayu Winarni

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →