Loading...
You are here:  Home  >  Politik & Pemerintahan  >  Artikel ini

Penjabat Bupati Rembang “Mbalelo” Tolak Kebijakan Menteri Dalam Negeri



   /  @ 20:45:05  /  11 Februari 2016

    Print       Email
Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono menegaskan tidak menelaksanakan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS dalam sarahsehan batik tulis Lasem di Pendopo Kabupaten Rembanh, Kamis (11/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono menegaskan tidak menelaksanakan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS dalam sarahsehan batik tulis Lasem di Pendopo Kabupaten Rembanh, Kamis (11/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono menegaskan mengikuti langkah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penolakannya dalam melaksanakan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS.

Hal tersebut diungkapkan pada sarasehan yang digelar Pemkab Rembang bersama puluhan pengrajin batik tulis Lasem, di Pendapa Museum R.A Kartini, Kamis (11/2/2016).

Suko dalam sambutannya menyinggung Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas menghambat pangsa pasar batik tulis Lasem. Padahal, sekitar 5000 warga setempat kini menggeluti kerajinan tersebut.

“Pengusaha batik memberi peluang kerja kepada para pengrajin, namun kebijakan pemerintah pusat bisa berdampak pada penurunan produksi, bahkan kalau ditutup, pengrajin akan kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Dalam Permendagri yang dimaksud itu, berisi seragam PNS pada hari Senin mengenakan seragam Hansip, Selasa seragam keki, Rabu Hitam Putih, sementara Kamis dan Jumat mengenakan tenun ataupun batik.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat itu sangat memberatkan para pengrajin dan pengusaha batik tulis Lasem. “Sehingga Pemkab Rembang masih mengenakan seragam Keki untuk hari Senin dan Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat mengenakan baju batik,” terang Suko.

Saat dikunjungi Gubernur Ganjar Pranowo saat peringatan Imlek di Lasem baru-baru ini, Suko pun menyampaikan kepada Ganjar untuk tidak memberlakukan pakaian dinas sesuai Permendagri di lingkup pemkab setempat. “Saya sampaikan ikut Pak Gubernur untuk tidak melaksanakan Peraturan Mendagri,” tegasnya.

Dia menegaskan, berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak penjualan, antara lain mendorong perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di wilayah setempat untuk mengenakan seragam batik tulis Lasem.

“Minimal satu hari dalam seminggu. Beberapa perusahaan telah menyetujuinya, seperti Semen Gresik dan Bank Jateng. Untuk seragam sekolah kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →