Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Perlawanan Akan Digelorakan Bila Eksekusi 25 Kios Plasa Kudus Dilakukan



Reporter:    /  @ 20:42:23  /  8 Februari 2016

    Print       Email
Petugas Satpol PP Kudus saat melakukan penindakan di Plasa Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

Petugas Satpol PP Kudus saat melakukan penindakan di Plasa Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Eksekusi pengosongan paksa 25 kios di Kudus Plasa (Matahari Mall) segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pengosongan paksa dilakukan karena sampai tenggat waktu yang ditentukan yakni Selasa (9/2/2016) pedagang di 25 kios tersebut belum kunjung bersedia memperpanjang perjanjian sewa.

Menurut kuasa hukum pedagang Kudus Plasa, Sigit Wahyudi mengatakan pihaknya mempertanyakan dasar hukum eksekusi yang dilakukan pemkab. “Persoalannya perda atau perbup apa yang dilanggar puluhan pedagang Kudus Plasa itu? Bertindak harus ada dasarnya, jangan seenaknya sendiri,” kata pengacara dari Kantor Sigit Wahyudi and Associates, Semarang.

Menurutnya, jika yang dilanggar terkait sewa menyewa, maka urusannya keperdataan. Dan hal itu juga harus dikuatkan dengan putusan sidang pengadilan. “Jadi kalau pemkab nekat eksekusi kami akan tempuh berbagai upaya. Bisa laporan polisi, ombudsman atau PTUN,” jelasnya.

Sigit juga menambahkan, saat ini pedagang sudah melakukan gugatan perdata soal kepemilikan kios tersebut ke PN Kudus. Proses persidangan kini sudah sampai tahap mediasi. ”Persidangan baru tahap mediasi dan kalau gagal, baru persoalan ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” tandasnya.

Berpijak dari hal itu, Sigit mendesak pemkab menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Salah satunya dengan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan puluhan pedagang Kudus Plasa.”Kami yakin menang. Acuan kita Pasal 23 huruf D PP tahun 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasar azas pemisahan horizontal, pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang ada di atasnya adalah terpisah. Dan klien kami punya hak atas HGB itu,” jelasnya.

Sebagaimana pernah diberitakan, kasus kios pedagang di Kudus Plasa muncul ketika bangunan Kudus Plasa yang dikenal sebagai Matahari Mall, hak guna bangunannya habis sejak 2011 lalu. Sesuai ketentuan yang ada, bangunan beserta isinya akhirnya menjadi aset pemkab.

Tuntutan pedagang agar sertifikat HGB bisa diperpanjang, ditolak pemkab dengan alasan terbentur aturan. Sebab, sertifikat HGB tidak bisa dikeluarkan secara parsial pada bangunan Kudus Plasa, mengingat pengguna utama bangunan tersebut yakni Matahari Dept Store, kini juga melakukan sewa.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

25 Pedagang Kudus Plasa Terancam Diusir Paksa

50 Kios di Plasa Kudus Disegel Pemkab

Tim Gabungan Pemkab Kudus Sidak Pedagang Plasa Kudus

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →