Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Warga Ini Ngotot Ingin Adanya Transparansi APBDes Undaan Tengah Kudus



Reporter:    /  @ 19:55:15  /  6 Februari 2016

    Print       Email
Warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

Warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Transparansi anggaran dalam tatanan pemerintahan memang sangat dibutuhkan. Seperti halnya di Desa Undaan tengah, Kecamatan Undaan, Kudus.

Salah seorang warga Desa Undaan Tengah sekaligus Ketua RW 2, Sofyan mengatakan, dirinya sangat mendukung adanya transparansi anggaran. “Saya itu menginginkan sekali buku APBDes atau LPJ-nya Desa Undaan Tengah 2015. Saya harap bisa ditunjukan kepada warga atau setiap RT RW diberi kopiannya. Supaya keterbukaan informasi bisa diketahui warga,” kata Sofyan, ditemui MuriaNewsCom, di rumahnya RT 3 RW 2 Undaan Tengah, Sabtu ( 6/2/2016).

Terkait hal itu, Sofyan pernah berupaya mendatangi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat untuk meminta fotokopian APBDes. Tapi harus koordinasi dengan ketua BPD lebih dulu.

“Sekitar Juni, saya ke rumahnya Adib (wakil ketua BPD) 3 kali untuk meminta itu, Namun dia tidak punya,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, pihaknya juga pernah meminta fotokopi APBDes tersebut kepada pihak kecamatan. Tepatnya saat ada acara sosialisasi program RT RW di kantor Kecamatan Undaan.

“Sekitar bulan Januari 2016 kemarin juga pernah ada rapat sosialisasi RT RW di kecamatan. Dan di situ saya juga meminta kejelasan tentang fotokopi APBDes. Namun pihak kecamatan tidak bisa menjawab permintaan saya. Dan kenapa kok bila saya minta fotokopi APBDes. Itu untuk keterbukaan publik,” ujarnya.

Karena tak mendapatkan apa yang diminta, dia mendatangi pemerintah kabupaten setempat untuk menanyakan perihal keterbukaan informasi APBDes. Tapi dia tak mendapatkan apa yang dicarinya itu.

Sofyan sebenarnya hanya ingin dana desa yang diatur oleh UU Desa bisa dikawal warga agar lebih transparan. Mengingat ujungnya adalah sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan desa.

“Mengapa saya kok ngotot meminta fotokopi APBDes itu. Sebab saya sebagai RW, yang nantinya juga akan ditanya masyarakat tentang anggaran atau program desa. Jika saya tahu, pasti saya sampaikan ke mereka,” tambahnya.

“Demi keterbukaan dan untuk memanfaatkan anggaran, saya juga pernah usul saat musrenbang sekitar November 2015 bahwa anggaran panangkaran burung hantu untuk petani sebesar Rp 100 juta yang akan dibuat APBDes tersebut seyogyanya harus ditiadakan. Sebab itu tidak ada manfaatnya,” kritiknya.

Bila anggaran ratusan juta itu disetujui, menurutnya, dan burung hantu itu sudah dilepas ke sawah untuk membasmi tikus. Kemudian burung tersebut lari atau tidak bertengger atau kembali lagi ke tempatnya, maka anggaran itu akan sia sia.

Baca juga : Kepala Desa Diminta Cermat Susun APBDes

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →