Pengelolaan Sumur Minyak Tua di Blora Oleh Paguyuban Masih Jadi Polemik

Keberadaan sumur tua di Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Keberadaan sumur tua di Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pengelolaaan sumur minyak tua yang dikelola paguyuban rupaya masih menjadi polemik. Kepala Bidang Pertambangan dan Migas Teguh Wiyono melalui Kepala Seksi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora Djati Walujastono menjelaskan, bahwa pengelolaan sumur minyak peninggalan Belanda tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008 dan Pedoman Tata Kerja 023/PTK/III/2009.

“Dari peraturan tersebut sudah jelas disebutkan, bahwa pengusahaan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua hanya dilaksanakan oleh KUD dan BUMD, dengan melaksanakan pengajuan permohonan kepada K3S dengan tembusan Kepala Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas dan Kepala SKK Migas” ujar Djati kepada awak media, Kamis (28/01/2016)

Sementara, lanjut Djati Walujastono, masih ada peraturan lain yakni PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 buku kesatu tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai tidak menyebutkan adanya pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan oleh paguyuban penambang, KUD ataupun BUMD.

Didalam PTK tersebut, membahas mengenai ketentuan umum, kewenangan, pengawasan dan ketentuan peralihan tentang rantai suplai. Tidak dijelaskan mengenai pengusahaan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua oleh paguyuban penambang, KUD dan BUMD.

“Sehingga dapat disimpulkan, di PTK ini tidak menyebutkan mengenai sewa kelola dengan masyarakat. Sehingga tidak jelas mengenai dasar hukum yang digunakan oleh paguyuban penambang dan kedudukannya dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua,” ungkapnya.

Sedangkan, PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 3) tentang Pengadaan Barang dan Jasa, didalamnya menyebutkan mengenai golongan penyedia barang/jasa, yaitu perorangan, perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional dan perusahaan asing. Selain itu juga perusahaan dalam negeri dan perusahaan nasional, seperti usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Sebagai contoh di Blora, pihak Pertamina EP sendiri sebagai pemegang K3S belum memberikan penjelasan dan menunjukkan mengenai pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh paguyuban penambang berdasarkan izin pengelolaan yang diberikan oleh PT Pertamina EP mengenai sewa kelola dengan masyarakat.

“Sedangkan dalam seminar sehari yang pernah diadakan oleh ESDM Blora, PT Pertamina Field Cepu Asset 4 memberikan penjelasan bahwa hanya melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diperintahkan oleh PT Pertamina EP Pusat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kalau pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh Paguyuban penambang masih tidak jelas dasar hukumnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono