Dasar Legalitas Pengelolaan Sumur Tua oleh Paguyuban di Blora Dipertanyakan

Keberadaan sumur tua di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Keberadaan sumur tua di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pengelolaan sumur tua oleh paguyuban, yang sampai saat ini masih belum ada regulasi yang jelas. Djati Walujastono, Kepala seksi Migas Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora mempertanyakan keterlibatan oknum Pertamina dalam mempertahankan status kuo. Hingga tidak rela jika penglelolaan sumur tua berpindah  kelola oleh BUMD/KUD.

Dirinya mengaskan Permen ESDM No. 1 tahun 2008 dan Pedoman Tata Kerja 023/PTK/III/2009 perihal pengusahaan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua hanya dilaksanakan oleh KUD/BUMD dengan melakukan pengajuan permohonan kepada K3S dengan tembusan kepala Menteri ESDM dan Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas.

Sementara pengelolaan sumur tua yang didasarkan Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh Paguyuban Penambang didasarkan Pedoman Tata Kerja 007/SKKO0000/2015/SO masih terjadi perbedaan penafsiran. ”Dalam ketentuan ini, PTK ini tidak menyebutkan mengenai sewa kelola dengan masyarakat. Sehingga tidak jelas mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Paguyuban Penambang (Kelompok Masyarakat) dan kedudukannya dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua,” kata Dosen STEM Akamigas Djati Walujastono kepada MuriaNewsCom (28/01/2016).

Djati beranggapan legalitas pengelolaan sumur tua oleh paguyuban atau kelompok masyarakat merupakan hal yang dicari-cari. ”Sehingga dicari-cari peraturan atau regulasi tentang pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh Paguyuban Penambang dengan Pedoman Tata Kelola 007/SKKO0000/2015/SO,” kata Djati.

Editor : Titis Ayu Winarni