Perda Karaoke Mandul, GP Ansor Pati Bertindak

Bupati Pati bersama dengan jajaran SKPD dan Ormas Islam berkumpul untuk menyatakan sikap terkait dengan penegakan Perda Karaoke pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati bersama dengan jajaran SKPD dan Ormas Islam berkumpul untuk menyatakan sikap terkait dengan penegakan Perda Karaoke pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai tak lagi punya “taring” untuk menegakkan Perda yang mengatur karaoke, Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta masyarakat agar merapatkan barisan untuk mengawal Perda yang sudah menjadi produk hukum masyarakat.

“Ini sebagai langkah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Setiap usaha dan kegiatan yang merusak moral harus dihentikan, baik itu lokalisasi, karaoke, narkoba maupun minuman keras,” ujar Ketua GP Ansor Pati Imam Rifai, Kamis (10/12/2015).

Ia menambahkan, hampir semua tempat hiburan karaoke di Pati saat ini bertentangan dengan Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2013. Pasal tersebut mengatur agar semua tempat karaoke di Pati tidak berada di dalam radius 1 kilometer dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran, dan rumah sakit, kecuali fasilitas hotel berbintang.

“Karena itu sudah menjadi produk hukum warga Pati, kalau Pemkab Pati sudah tidak menegakkan lagi, ya masyarakat harus terus mengawal dan mendesak agar karaoke tidak merusak moral warga Pati,” tukasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)