KPK Perketat Pengawasan Korupsi di Pati

Perwakilan KPK M Najib Wahito tengah menjelaskan prosedur penggunaan anggaran yang benar di Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Perwakilan KPK M Najib Wahito tengah menjelaskan prosedur penggunaan anggaran yang benar di Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pati.

Hal itu diharapkan agar pengelolaan APBD di Pati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, menurunkan potensi tingkat korupsi, dan memperbaiki sistem pengendalian internal terkait pengelolaan APBD Pemda Pati.

“Hari ini, kami memantau dan mengevaluasi dua hal utama, yaitu APBD Tahun Anggaran 2014/2015, mulai dari perencanaan dan penganggaran, belanja hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta kepentingan nasional lainnya yang menyangkut bidang pendapatan,” ujar perwakilan KPK M Najib Wahito kepada MuriaNewsCom, Kamis (3/12/2015).

Ia menambahkan, para pemangku kepentingan di daerah, mulai dari bupati hingga pejabat struktural di bawahnya dituntut untuk menjadi pegawai yang punya integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Dalam road map dan rencana strategis KPK, membangun sistem integritas nasional itu penting sekali. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas akan terus kami dorong,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)