APBD 2016 Sudah Didok, Tapi DPRD Kudus Masih Lakukan Rasionalisasi Anggaran, Ada Apa?

(istimewa)

(istimewa)

 

KUDUS – DPRD Kudus hingga kini masih terus melakukan proses rasionalisasi anggaran belanja pada APBD 2016. Kondisi tersebut tentu cukup mengherankan,  mengingat  persetujuan APBD 2016 telah ditandatangani antara bupati dengan DPRD Kudus, Jumat (27/11/2015) lalu.

Proses rasionalisasi tersebut dilakukan secara tertutup antara pimpinan DPRD dengan pimpinan komisi. Mereka terlihat secara intensif melakukan pembahasan rasionalisasi anggaran tersebut. ”Iya, masih belum beres. Ini masih ada proses rasionalisasi , terutama di Komisi D,” kata Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron, Senin (30/11/2015).

Diakui Mukhasiron, secara formal APBD Kudus 2016 memang sudah didok pada Jumat (27/11/2015) lalu. Namun, jumlah anggaran dan belanja daerah yang disepakati sifatnya masih global. Sementara, secara rinci anggaran untuk tiap kegiatan pada tiap SKPD masih dilakukan perubahan.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat enggan berkomentar banyak mengenai adanya proses rasionalisasi usai paripurna persetujuan APBD 2016. Namun, dirinya mengakui munculnya lonjakan defisit pada belanja daerah membuat anggaran belanja hasil pembahasan di tiap-tiap komisi harus dirasionalisasi besar-besaran alias dikepras.

”Banyak kegiatan yang sudah kami rencanakan dengan SKPD, terpaksa dicoret karena proses rasionalisasi tersebut,” ujarnya.

Muhtamat mencontohkan, beberapa proyek yang gagal dianggarkan pada tahun 2016 adalah pembuatan ‘hotel sapi’ yang sebelumnya direncanakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Selain itu, ada pula rencana pembuatan trade center di kawasan terminal induk Jati juga dipastikan batal dilaksanakan tahun depan.

”Padahal rencana kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Kudus,’ ujarnya. (MERIE/KHOLISTIONO)