Potensi Besar UMKM Kudus Layak Dilirik Lembaga Keuangan Nonkovensional

Bupati Kudus H Musthofa mengajak lembaga keuangan nonkonvensional untuk bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM, supaya bisa terangkat. Terutama yang tidak tersentuh permodalan bank konvensional. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa mengajak lembaga keuangan nonkonvensional untuk bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM, supaya bisa terangkat. Terutama yang tidak tersentuh permodalan bank konvensional. ISTIMEWA

 

KUDUS – Upaya memperkenalkan potensi Kabupaten Kudus ke dunia luar, senantiasa dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Termasuk memperkenalkan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sangat besar, agar bisa dilirik lembaga keuangan nonkonvensional.

Salah satu pihak yang didorong untuk maju dan merengkuh pelaku UMKM di Kudus, adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Bupati Kudus H Musthofa, salah satu tantangan besar bagi BPR adalah bagaimana mampu menggarap pasar potensial, yang selama ini tidak dijangkau bank konvensional.

”Padahal, di dalam pasar potensial itu, banyak sekali pelaku UMKM yang mempunya niat, daya juang, dan kreativitas yang tinggi. Namun mereka ini tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan usaha, akibat masuk dalam kategori sebagai non-bankable,” tuturnya.

Inilah yang kemudian disebut bupati, sebagai salah satu hal yang harus mampu ditembus oleh BPR. Lembaga keuangan ini, harus menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang optimal terhadap UMKM.

Namun di saat yang sama, bupati mengatakan bahwa, tantangan tersebut makin nyata karena memang belum ada regulasi yang menjamin pelaku UMKM yang non-bankable agar tetap mendapatkan pinjaman.

Hanya saja, bupati yang dua kali periode menjabat ini, rupanya sudah memiliki jurus tersendiri untuk mengatasi hal itu. Salah satunya adalah dengan mengucurkan program Kredit Usaha Produktif (KUP), yang memang khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang tidak tersentuh bank.

KUP sendiri memberikan jaminan kredit kepada pelaku UMKM, tanpa ada agunan di dalamnya. Nilainya bervariasi antara Rp 20 juta, Rp 15 juta, Rp 10 juta, dan Rp 5 juta.

Saat ini, program tersebut memang sudah berjalan. Dan sampai sekarang, tidak ada kredit macet dari program tersebut. Semua peminjam atau penerima kredit, melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.

”Ini tentu saja sesuai dengan harapan saya. Bahwa, yang namanya minjam itu ya, harus mengembalikan. Ini yang namanya revolusi mental. Masyarakat ternyata juga bisa memiliki pola begitu. Jadi, jangan ragu untuk mengucurkan dana bagi pelaku UMKM yang memang benar-benar layak untuk diberi,” tegasnya.

Untuk itulah, bupati mengajak semua pihak yang terkait, bersama-sama menyatukan langkah dan pemikiran, agar mampu menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan seperti itu. Karena persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas modal saja, namun masih banyak yang lain.

”Mari kita bersama-sama membangun dunia UMKM di negeri ini. Karena dengan begitu, akan mengangkat perekonomian warga kecil. Sehingga masyarakat juga akan semakin sejahtera,” imbuhnya. (MERIE / ADS)