Perda Dianggap Bermasalah, DPRD Kudus Tak Terima

Perda

KUDUS – Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani mengatakan meski hasil klarifikasi gubernur atas perda-perda anyar menyebutkan ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan perundangan lain, namun secara yuridis formal perda tersebut masih sah.

Hanya saja, hal tersebut membuka peluang perda tersebut digugat oleh masyarakat. ”Karena sudah diundangkan, ya sah. Tapi perda-perda tersebut sangat lemah dan rawan digugat,” tandasnya.

Ilwani mengatakan, untuk bisa merevisi perda tersebut, harus disusun perda baru yang isinya mencabut perda lama. Namun, untuk membuat perda baru tentu membutuhkan proses yang cukup lama.

Sebelumnya diberitakan, tujuh dari 12 Perda Kabupaten Kudus yang disahkan dalam program legislasi daerah tahun 2015 ini ternyata bermasalah. Berdasarkan hasil klarifikasi dari gubernur, sejumlah ketentuan dalam tujuh perda tersebut banyak yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketujuh perda yang ‘bermasalah’ tersebut paling banyak adalah perda yang mengatur tentang pemerintahan desa. Perda tersebut di antaranya Perda Nomor 1/2015 tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Perda Nomo 2/2015 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kades, Perda Nomor 3/2015 tentang SOTK Desa, serta Perda nomor 5/2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Selain itu, ada pula Perda nomor 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda nomor 7/2015 tentang Penyertaan Modal Daerah ke BP/BKK serta Perda nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan, Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Dalam klarifikasi yang dikirimkan gubernur tersebut, dijelaskan beberapa pasal dalam perda-perda tersebut ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan lain. Selain itu, ada pula beberapa ketentuan yang dinilai menyalahi dan melangkahi kewenangan daerah. (MERIE/AKROM HAZAMI)