Gawat, 7 Perda Anyar di Kudus ‘Bermasalah’

Perda

KUDUS – Tujuh dari 12 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus yang disahkan dalam program legislasi daerah tahun 2015 ini ternyata bermasalah. Berdasarkan hasil klarifikasi dari gubernur, sejumlah ketentuan dalam tujuh perda tersebut banyak yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketujuh perda yang ‘bermasalah’ tersebut paling banyak adalah perda yang mengatur tentang pemerintahan desa. Perda tersebut di antaranya Perda Nomor 1/2015 tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Perda Nomo 2/2015 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kades, Perda Nomor 3/2015 tentang SOTK Desa, serta Perda nomor 5/2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Selain itu, ada pula Perda nomor 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda nomor 7/2015 tentang Penyertaan Modal Daerah ke BP/BKK serta Perda nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan, Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Dalam klarifikasi yang dikirimkan gubernur tersebut, dijelaskan beberapa pasal dalam perda-perda tersebut ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan lain. Selain itu, ada pula beberapa ketentuan yang dinilai menyalahi dan melangkahi kewenangan daerah.

Ketua Komisi A DPRD Kudus, Mardiyanto saat dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui hasil klarifikasi gubernur tersebut. Mardiyanto yang dalam pembahasan perda menjabat sebagai Ketua Pansus I, justru menyalahkan pihak eksekutif yang sering tidak hadir dalam proses pembahasan perda.

”Ya bagaimana lagi, waktu pembahasan pimpinan SKPD terkait sering tidak hadir dan mewakilkan pada stafnya. Padahal, yang tahu persis tentang regulasi kan mereka,” tandasnya.

Mardiyanto mengaku juga kecewa atas hasil klarifikasi tersebut. Apalagi, sebagian perda yang dinilai ‘bermasalah’ adalah perda tentang desa yang dibahas di pansus yang dipimpinnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)