Peredaran Rokok Cukai Ilegal Marak, Pj Bupati Rembang Ajak Masyarakat Aktif Mengawasi

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Maraknya peredaran rokok cukai ilegal menjadi sorotan tersendiri bagi penjabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono. Dalam Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015), Suko mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan.

Menurutnya, keberadaan rokok cukai ilegal sangat merugikan negara dan merugikan kesehatan masyarakat karena biasanya tidak mencantumkan komposisi produknya.”Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam pengawasan, tidak hanya bergantung kepada Satpol PP seperti yang selama ini terjadi,” tegasnya.

Selain mengajak masyarakat turut mengawasi peredaran rokok cukai ilegal, menekankan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar tepat sasaran.Masing-masing SKPD pengelola DBHCHT diminta untuk bisa mereview kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan DBHCHT, apakah dari segi administrasi sudah benar atau belum.

”Penggunaan DBHCHT harus terus dievaluasi, agar semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Sehingga keberadaannya bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (AHMAD WAKID/TITIS W)

Pj Bupati Rembang Berharap DBHCHT Tepat Sasaran

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Pejabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono berharap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015).

Untuk hal itu, Pj Bupati meminta para petani tembakau juga diminta untuk memberikan masukan terkait kegiatan cukai yang dilaksanakan oleh Pemkab. Selain itu, masing-masing SKPD pengelola DBHCHT untuk bisa mereview kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan DBHCHT, apakah dari segi administrasi sudah benar atau belum. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemanfaatan dana ini.

”Penggunaan DBHCHT harus terus dievaluasi, agar semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Sehingga keberadaannya bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Rembang, Sukandar menyebutkan tujuan kegiatan tersebut  untuk memberikan pemahaman kepada SKPD terkait dan masyarakat tentang pengelolaan DBHCHT agar lebih bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Forum ini juga menjadi media sharing dan evaluasi pengelolaan dana DBHCHT di kabupaten Rembang.

”Penggunaan DBHCHT tahun 2015, sebesar Rp 9,7 miliar sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE151/MK.07/2010 digunakan untuk lima program. Diantaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan rokok tanpa cukai atau ilegal,” jelasnya.

Dalam sosialisasi tersebut diikuti oleh SKPD pengelola DBHCHT, Camat, Kasi pemberdayaan masyarakat dan Desa se Kabupaten Rembang, koordinator petugas penyuluh pertanian kecamatan, manajemen Pabrik Rokok, perwakilan kelompok petani tembakau dan pedagang rokok. (AHMAD WAKID/TITIS W)

DPPKD Kudus Sebut Tak Tahu Jika Ada Rasionalisasi Lagi APBD 2016

(istimewa)

(istimewa)

 

KUDUS – Terkait dengan adanya rasinalisasi kembali anggaran yang dilakukan DPRD Kudus, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Jumartono saat dikonfirmasi mengatakan, pada dasarnya struktur APBD 2016 sudah ‘dikunci’ saat paripurna silam.

Namun, kalau saat ini ada komisi di DPRD Kudus yang melakukan rasionalisasi, hal itu katanya, di luar proses pembahasan APBD dan pihaknya belum tahu.

”Kami sendiri belum tahu kegiatan mana saja yang dirasionalisasi. Sebab, kami hanya memegang angka globalnya saja,” ujar Eko.

Secara global, berdasarkan paripurna lalu, struktur APBD Kudus 2016,  terdiri dari Pendapatan Daerah Rp1,752 triliun dan Belanja Daerah, sebesar Rp 1,922 triliun. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 170,53 miliar. Namun defisit anggaran tersebut, ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp170,53 miliar  yang membuat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol. (MERIE/KHOLISTIONO)

APBD 2016 Sudah Didok, Tapi DPRD Kudus Masih Lakukan Rasionalisasi Anggaran, Ada Apa?

(istimewa)

(istimewa)

 

KUDUS – DPRD Kudus hingga kini masih terus melakukan proses rasionalisasi anggaran belanja pada APBD 2016. Kondisi tersebut tentu cukup mengherankan,  mengingat  persetujuan APBD 2016 telah ditandatangani antara bupati dengan DPRD Kudus, Jumat (27/11/2015) lalu.

Proses rasionalisasi tersebut dilakukan secara tertutup antara pimpinan DPRD dengan pimpinan komisi. Mereka terlihat secara intensif melakukan pembahasan rasionalisasi anggaran tersebut. ”Iya, masih belum beres. Ini masih ada proses rasionalisasi , terutama di Komisi D,” kata Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron, Senin (30/11/2015).

Diakui Mukhasiron, secara formal APBD Kudus 2016 memang sudah didok pada Jumat (27/11/2015) lalu. Namun, jumlah anggaran dan belanja daerah yang disepakati sifatnya masih global. Sementara, secara rinci anggaran untuk tiap kegiatan pada tiap SKPD masih dilakukan perubahan.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat enggan berkomentar banyak mengenai adanya proses rasionalisasi usai paripurna persetujuan APBD 2016. Namun, dirinya mengakui munculnya lonjakan defisit pada belanja daerah membuat anggaran belanja hasil pembahasan di tiap-tiap komisi harus dirasionalisasi besar-besaran alias dikepras.

”Banyak kegiatan yang sudah kami rencanakan dengan SKPD, terpaksa dicoret karena proses rasionalisasi tersebut,” ujarnya.

Muhtamat mencontohkan, beberapa proyek yang gagal dianggarkan pada tahun 2016 adalah pembuatan ‘hotel sapi’ yang sebelumnya direncanakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Selain itu, ada pula rencana pembuatan trade center di kawasan terminal induk Jati juga dipastikan batal dilaksanakan tahun depan.

”Padahal rencana kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Kudus,’ ujarnya. (MERIE/KHOLISTIONO)

Tak Perlu ke Jepara Buat Berburu Durian

Pedagang durian Jepara berjajar menjajakan dagangannya di Jalan R Suprapto, Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pedagang durian Jepara berjajar menjajakan dagangannya di Jalan R Suprapto, Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Bagi penggila durian, sebaiknya tidak perlu pergi jauh-jauh ke Jepara untuk berburu buah kesukaan. Pasalnya, di kota Purwodadi saat ini cukup mudah mencari keberadaan durian dari Jepara.

Tak percaya? Jalan-jalan saja di Jalan R Suprapto. Di sepanjang jalan utama kota Purwodadi ini sedikitnya ada empat penjual durian. Tiga penjual, memasarkan durian menggunakan kendaraan bak terbuka. Satu lagi, ada di tenda yang didirikan di atas trotoar.

”Saya sudah sekitar sebulan jualan di pinggir jalan ini. Semua durian ini saya datangkan dari Jepara,” kata Slamet, salah seorang penjual durian.

Durian yang dipajang di pinggiran jalan itu harganya bervariasi. Mulai dari Rp 25 ribu sampai Rp 150 ribu per biji. Harga ini, tergantung dari besar kecil dan kualitas durian. Harga durian saat ini boleh dibilang masih cukup tinggi. Pasalnya, saat ini belum mencapai puncak musim panen durian. Di beberapa daerah penghasil durian lainnya kabarnya malah belum panen.

”Di daerah Jawa Tengah, baru Jepara yang sudah marak durian. Kalau daerah lainnya, mungkin akhir Desember nanti mulai panen. Kalau di luar Jawa, daerah Lampung sudah panen durian,” kata Lekan, penjual durian lainnya.

Meski bukan sentra durian, namun penggemar buah yang kulitnya berduri tajam di Purwodadi itu cukup banyak. Buktinya, ratusan buah yang dibawa bisa habis terjual dalam beberapa hari saja. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir banyak hujan turun. Jika cuaca cerah, durian itu bisa laku lebih cepat. Soalnya, kalau cuaca cerah biasanya banyak pembeli yang makan lesehan.

Selain di Jalan R Suprapto, keberadaan durian biasanya juga bisa didapat di Pasar Buah yang ada di Jalan A Yani Purwodadi. Hanya saja, hingga saat ini, penjual yang ada disana belum banyak yang menyediakan durian buat pelanggannya. (DANI AGUS/TITIS W)

 

Sopir Truck Dump Tewas di Area Tambang Tanah di Rembang

Mayat

 

REMBANG – Kapolsek Sarang, AKP I Made Hartawan menyatakan, lokasi tambang tanah uruk di Desa Lodan Kulon yang menewaskan seorang sopir truk dump bernama Fauzi, sudah berizin alias legal. Tambang tersebut merupakan milik Pemerintah Desa Lodan Kulon yang dikelola oleh Gapoktan atas nama warga setempat, Siswanto.

”Lokasi tambang resmi berizin. Belum mengarah ke situ (tersangka). Kami masih mendalami keterangan pihak saksi yang berada di lokasi kejadian,” jelas Hartawan.

Saat ini polisi masih mendalami keterangan dari sejumlah saksi mata. Belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dalam kasus tewasnya sopir truk tambang yang merupakan warga Rt 3 Rw 4 Desa Karas, Kecamatan Sedan itu.

Menurut informasi yang dihimpun peristiwa itu terjadi pada Senin (30/11/2015) sekitar pukul 09.00 WIB pagi. Saat itu korban sedang menunggu tak jauh dari dump truk Nopol S 8725 VA yang diisi tanah uruk oleh operator backhoe.

Saat tengah asyik menunggu itulah, tiba-tiba saja tebing setinggi sekitar 30 meter yang bagian bawahnya dikeruk backhoe longsor. Beberapa bongkahan tanah berukuran besar tak pelak langsung menghujani dump truk, backhoe serta tubuh korban.

Korban langsung saja tersungkur dengan luka parah pada bagian kepala dan dagu. Sedangkan operator backhoe yang bernama Memed berhasil selamat. Selanjutnya, korban langsung mendapatkan pertolongan dari penjaga dan operator backhoe.

Mereka segera membawa korban menuju Puskesmas terdekat di Kecamatan Sedan. Namun di tengah perjalanan korban dinyatakan tewas. Dugaan sementara korban tewas karena luka di bagian kepada sehingga kehabisan darah. (AHMAD WAKID/TITIS W)

Desa Trikoyo Pati Disebut Sebagai Daerah Pusaran Angin

puting beliung

Seorang perangkat desa setempat tengah meninjau rumah di Desa Trikoyo yang ambruk dihantam puting beliung. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Koordinator Tim SAR BPBD Pati Sutiknya menyebut Desa Trikoyo, Kecamatan Jaken, Pati menjadi bagian dari daerah pusaran angin. Pasalnya, angin puting beliung sudah beberapa kali terjadi di sana.

”Desa Trikoyo sepertinya menjadi wilayah pusaran angin. Sebetulnya, rumah warga yang ambruk dihantam puting beliung tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi sudah pernah terjadi beberapa kali,” ujar Sutiknya saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Senin (30/11/2015).

Karena itu, ia meminta kepada warga Desa Trikoyo dan sekitarnya untuk waspada jika diketahui cuaca sedang ekstrem. ”Angin puting beliung biasanya terjadi pada siang hingga sore. Warga memang perlu waspada dan menyiapkan langkah antisipasi,” imbuhnya.

Hal itu diamini Kepala Desa Trikoyo Tarmijan. Ia juga menyebut, desanya merupakan daerah rawan terkena angin ribut seperti puting beliung.

”Kejadian serupa pernah terjadi pada Maret 2015 lalu. Waktu itu, hanya angin puting beliung saja tidak disertai hujan. Kalau kemarin sore, disertai hujan lebat dan angin hebat,” kata Tarmijan.

Karena itu, ia berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang antisipasi angin puting beliung. ”Kami berharap ada perhatian dari pemerintah,” harapnya. (LISMANTO/TITIS W)

Bupati Minta Pemuda di Pati Tak Malu Jadi Petani

Bupati Pati Haryanto tengah melakukan uji coba terhadap mesin transplanter yang diserahkan Kelompok Tani Sidomukti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto tengah melakukan uji coba terhadap mesin transplanter yang diserahkan Kelompok Tani Sidomukti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto meminta kepada pemuda di Pati agar tidak malu menjadi petani. Pasalnya, petani di Pati saat ini masih didominasi dari kalangan orang tua.

Padahal, petani punya peran strategis dalam menciptakan swasembada pangan. “Keberadaan petani di Pati masih didominasi kalangan usia 40 tahun ke atas. Padahal, petani memiliki peran strategis di Indonesia,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom, Senin (30/11/2015).

Ia menyatakan, selama ini pemuda masih suka dengan pekerjaan sebagai karyawan atau merantau di daerah lain. Padahal, potensi pertanian di Pati sangat besar sehingga perlu digarap kalangan pemuda.

“Banyaknya minat bekerja di pabrik atau karyawan toko memang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Petani itu pekerjaan yang mulia. Tak sekadar menjadi buruh tani, pemuda juga harus bisa menjadi petani yang bergerak di bidang kewirausahaan,” imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Haryanto merasa perlu memberikan bantuan alat pertanian berupa rice transplanter untuk mengejar produktivitas pertanian di Pati. “Kondisi itu memang membuat petani yang berusia di atas 40 tahun kesulitan mengejar produktivitas pertanian. Karena itu, transplanter ini diharapkan bisa membantu petani biar lebih produktif,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Danramil Diminta Rajin Blusukan ke Sekolah

Danramil 11/Jati Kodim menjadi pembina upacara di SMP1 Doplang. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Danramil 11/Jati Kodim menjadi pembina upacara di SMP1 Doplang. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ariful Mutaqin meminta kepada para Danramil untuk rajin blusukan ke sekolah-sekolah. Baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA.

Hal ini dimaksudkan, agar anggota TNI dapat memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan, bela negara maupun sikap disiplin kepada pelajar maupun guru.

“Penanaman wawasan kebangsaan, bela negara serta kedisiplinan sangat penting dan harus ditanamkan sejak dini,” ujar Danramil 11/Jati Kapten Chb M. Rifai, usai menjadi pembina upacara bendera di SMP 1 Doplang, Jati, Senin (30/11/2015).

Dirinya mengatakan, kegiatan blusukan ke sekolah memang dilakukan oleh seluruh Koramildi jajaran Kodim 0721/Blora. “Kegiatan tersebut merupakan bagian tugas pokok dari TNI,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMP 1 Doplang Satari memberikan apresiasi yang tinggi kepada TNI yang mau menularkan mengenai sikap disiplin maupun wawasan kebangsaan “Ini kesempatan baik, mudah-mudahan di beberapa event kedepan, dapat terjalin kerjasama lagi,” katanya. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)

Ini Penjelasan Soal ADD yang Belum Cair

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan pengarahan pada rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan pengarahan pada rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Rakor Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di ruang Rapat I Setda, Senin (30/11/2015) mengemukakan, Camat dan Sekcam dapat memberikan penjelasan dan pengarahan kepada desa agar segera menyelesaikannya, jika masih memungkinkan cair.

”Tetapi manakala tidak memungkinkan, jangan sampai meninggalkan catatan administrasi yang belum terselesaikan. Hal ini penting agar kedepannya tidak terkena persoalan hukum,” Ahmad Marzuqi.

Penekanan juga disampaikan pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih. Menurutnya, pada prinsipnya akhir tahun harus dapat selesai. Pertanyaannya, jika tidak cair hingga akhir tahun maka jawabnya adalah akan hilang atau tidak bisa dilaksanakan.

”Selanjutnya jika dana cair namun pembangunan belum selesai maka berdasarkan Perbup dana tersebut harus dikembalikan. ADD hingga akhir tahun tidak selesai, bisa dimasukkan APBD tahun berikutnya yaitu tahun 2016,” kata Sholih.

Dia juga mengemukakan, hal ini bisa dilakukan pada perubahan atau jadi silva dimasukkan dalam APBDes 2016. Namun hal ini hanya berlaku untuk ADD saja. Sementara untuk Dana Desa yang hingga saat ini baru cair sekitar 20 %, mekanisme aturannya sesuai dengan peraturan dari pusat. (WAHYU KZ/TITIS W)

4 Desa di Jepara Belum Cairkan ADD Tahap I dan II

Sejumlah Camat dan Sekcam se-Kabupaten Jepara mengikuti rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah Camat dan Sekcam se-Kabupaten Jepara mengikuti rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Menjelang akhir tahun 2015, sampai saat ini ternyata masih ada empat desa yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap I dan II. Keempat desa tersebut adalah Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Desa Surodadi Kecamatan Kedung, Desa Paren dan Sengon Bugel Kecamatan Mayong.

Tercatat Alokasi Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Jepara sebesar Rp 97.628.386.000. Hingga tanggal 20 November 2015 telah cair 84,37 %. Tepatnya yang telah cair Rp 82.366.322.000. Sementara dana desa total jumlahnya mencapai Rp 55.540.072.000.

”Hingga 20 November 2015 dana desa telah cair Rp 39.775.341.000. Tepatnya 71,62 %,” kata Kepala Bapermades Jepara Deny Hendarko pada Rakor ADD Tahun 2015 yang dihadiri Camat dan pihak terkait di Ruang Rapat I Setda, Senin (30/11 2015).

Menurutnya, dia berharap melalui Rapat Koordinasi ini dapat memberikan dan meningkatkan pemahaman dan pengertian. Sehingga pelaksanaan dan pencairan ADD maupun Dana Desa ini dapat benar-benar berjalan bersih, benar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Mengingat waktu yang hanya tinggal sebulan, kepada Camat dan Sekcam untuk dapat memberikan penjelasan dan pengarahan kepada desa agar segera dapat menyelesaikannya, jika masih memungkinkan,” kata dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Rencana Kenaikan Tarif Listrik Rumah Tangga Dikeluhkan

Salah seorang warga Jepara menghidupkan saluran listriknya (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah seorang warga Jepara menghidupkan saluran listriknya (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Seperti informasi yang dilansir PT PLN, tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 11%. Hal ini akibat dari kebijakan pemerintah yang memberlakukantariff adjustment terhadap dua golongan tersebut. Tarif ini sendiri akan mulai Selasa (1/12/2015) besok.

Kenaikan ini, mendapatkan sejumlah tanggapan bernada ‘keberatan’ dari warga yang masuk dalam golongan tersebut. Pasalnya, selain karena menambah biaya pengeluaran juga karena pelayanan yang kurang optimal dengan seringnya terjadi pemadaman listrik.

Salah seorang warga Kecamatan Nalumsari Jepara, Fauzi mengatakan, jika memang kebijakan menaikkan tarif listrik golongan rumah tangga tersebut diberlakukan,  pasti dikeluhkan bagi rumah tangga yang menggunakan listrik pada golongan tersebut.

“Seperti saya sendiri, pengguna listrik 1.300 VA mengeluhkan kabar rencana kenaikan tarif listrik itu,” kata Fauzi kepada MuriaNewsCom, Senin (30/11//2015).

Menurutnya, selain dirinya, sejumlah rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan juga menggunakan listrik dengan 1.300 VA. Sehingga, rencana kenaikan tarif listrik yang mencapai 11 persen itu memberatkan.

“Khawatir juga kalau tarif listrik naik, nanti diikuti dengan kenaikan harga barang tertentu. Apalagi dengar-dengar tarif untuk industri malah turun. Ini kan tidak adil. Padahal, pengguna 1.300 VA juga banyak dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, selama ini juga pelayanan listrik kurang optimal dengan adanya pemadaman listrik,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sulthon, warga Kecamatan Welahan, Jepara. Menurutnya, rencana menaikkan tariff listrik golongan rumah tangga tersebut membuat keberatan, terutama yang di golongan 1.300 VA. Sebab, pengguna 1.300 VA tidak semuanya rumah tangga yang golongan menengah keatas.

“Semoga saja kenaikannya tidak pada golongan rumah tangga 450 dan 900 VA,” harapnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Dongkrak Hasil Pertanian, Petani Pati Diberikan”Rice Transplanter”

 

Jajaran Pemkab Pati tengah melakukan uji coba "rice transplanter" yang diberikan kepada Kelompok Tani Sidomukti (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jajaran Pemkab Pati tengah melakukan uji coba “rice transplanter” yang diberikan kepada Kelompok Tani Sidomukti (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sejumlah petani dari Kelompok Tani Sidomukti, Desa Jimbaran, Kecamatan Margorejo, Pati mendapatkan bantuan alat pertanian berupa rice transplanter. Bantuan itu diserahkan Bupati Pati Haryanto melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati, Senin (30/11/2015).

Dengan adanya rice transplanter, petani tidak lagi menanam bibit padi di lahan secara manual menggunakan tangan. Dengan begitu, penanaman padi diharapkan bisa efektif dan efisien.

“Teknologi memang semakin canggih. Untuk mempercepat hasil pertanian, kami berupaya memberikan fasilitas berupa rice transplanter. Dengan mesin itu, kami berharap hasil pertanian di Pati bisa terdongkrak. Titik akhirnya untuk menciptakan swasembada pangan,” kata Bupati Pati Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, gagasan memberikan bantuan berupa rice transplanter berawal dari realitas pertanian di lapangan yang sulit mendapatkan tenaga menanam padi secara tradisional. Sementara itu, produksi pertanian terutama hasil padi terus dituntut.

“Kami akui, tenaga menanam padi secara manual memang semakin susah ditemui. Karena itu, rice transplanter diharapkan bisa membantu petani untuk terus menciptakan swasembada pangan melalui bertani,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Muhammadiyah Minta Pemkab Pati Tak Berikan IMB yang Dicurigai Jadi Tempat Prostitusi

Suasana Lokalisasi Lorong Indah (LI) saat dirazia miras oleh petugas gabungan beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana Lokalisasi Lorong Indah (LI) saat dirazia miras oleh petugas gabungan beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Pati Sutaji meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap tempat yang berpotensi dijadikan sebagai lokalisasi, terutama yang berdekatan dengan Lorong Indah (LI) dan Kampung Baru.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya rencana pendirian lokalisasi baru di sekitar LI dan Kampung Baru. “Kami akan melayangkan surat protes ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kalau mengizinkan IMB, kemudian malah jadi tempat lokalisasi baru,” ujar Sutaji saat dikonfirmasi MuriaNewsCom.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemkab Pati tegas dalam mengawal rencana pendirian lokalisasi baru agar tidak sampai didirikan. “Dinas yang berkepentingan juga jangan memberikan izin dulu, terutama IMB. Mudaratnya sangat besar. Jangan sampai,” tuturnya.

Ia menambahkan, keberadaan lokalisasi dinilai sebagai tempat untuk melegalkan aktivitas zina. Padahal, lanjutnya, zina jelas dilarang agama.

“Dekat-dekat dengan zina saja dilarang, apalagi melakukan zina. Itu jelas dilarang agama. Dengan adanya lokalisasi, berarti zina itu secara tidak langsung dilegalkan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ini Kronologi Puting Beliung yang Menghantam Ratusan Rumah di Pati

Sejumlah warga memungut sisa puing-puing rumah akibat dihantam angin puting beliung. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah warga memungut sisa puing-puing rumah akibat dihantam angin puting beliung. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ratusan rumah di Desa Boto dan Trikoyo, Kecamatan Jaken, Pati mengalami kerusakan usai dihantam angin puting beliung yang disertai hujan deras, Minggu (29/11/2015) sore sekitar pukul 17.30 WIB.

Sebelum puting beliung muncul, awan hitam pekat nampak di langit. Tak lama, hujan deras disertai angin ribut datang. Suasana mencekam pun sempat dirasakan warga.

”Sebelum hujan, awan pekat tampak menggumpal di langit. Seketika, hujan deras yang tidak biasa mengguyur desa kami. Itu saja kami sudah khawatir. Ternyata benar, angin ribut datang dari arah sawah menuju perkampungan,” ujar Sekretaris Desa Trikoyo Satori kepada MuriaNewsCom, Senin (30/11/2015).

Setelah menghantam dua rumah dengan keras, kata dia, puting beliung itu masih bergerak menyusuri perkampungan hingga Desa Boto. Akibatnya, ratusan rumah mengalami kerusakan ringan seperti genteng yang berjatuhan.

”Setelah meluluhlantakkan dua rumah di Desa Trikoyo hingga rata dengan tanah, angin ribut itu juga menghantam ratusan rumah tetapi dengan kekuatan seperti saat menghantam dua rumah tadi. Genteng berjatuhan hingga tempat parkiran di sekolah setempat,” pungkasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Berikut Jadwal Rangkaian Acara HUT Blora Ke-266

Kirab pusaka Tombak Kyai Biso pada HUT Blora tahun lalu. (Dok.DPPKKI)

Kirab pusaka Tombak Kyai Biso pada HUT Blora tahun lalu. (Dok.DPPKKI)

 

BLORA – Seiring akan dilaksanakannya even tahunan, yakni memeriahkan HUT Blora yang ke-266 pemkab Blora mempersiapkan ragam acara untuk memeriahkan. Seperti tahun lalu, setiap agenda rutin ini juga diprakarsai oleh pemkab melalui Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan informatika (DPPKKI).

Kepala DPPKKI Kabupaten Grobogan Slamet Pamuji mengungkapkan, dalam acara tersebut dipastikan ramai. ”Harapannya seluruh masyarakat Blora ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari jadi Blora yang ke-266 dengan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing,” ungkap Slamet Pamuji.

Rentetan agenda HUT Blora di mulai pada 10 Desember dengan melakukan ritual malam jamasan pusaka dan kirab pusaka Tombak Kyai Bismo keliling Blora. Yang rencananya diikuti Himpunan Penghayat Kepercayaan, Kelompok Sedulur Sikep Samin Blimbing Sambongrejo dan Samin Karangpace Klopoduwur serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kelompok sastra budaya Jawa, Permadani. Tak lupa, Bupati beserta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga ikut serta dalam jamasan dan kirab.

Selanjutnya, Minggu malam 13 Desember bersamaan dengan acara resepsi Hari Jadi Kabupaten Blora juga digelar Wayangan semalam suntuk oleh dalang Ki Anom Suroto dan Gareng dari Semarang. Di hari Senin dan Selasa tanggal 14-15 Desember 2015 siswa siswi SMP dan SMA se-Kabupaten Blora akan ikut terlibat dalam pagelaran festival Tari Barong yang rencananya digelar di Blok T Blora.

”Untuk mangayubagya, dipersilahkan warga masyarakat untuk menyaksikan sambil tirakatan,” ungkap Slamet Pamudji. (RIFQI GOZALI/TITIS W)

Struktur Organisasi Pemda Grobogan Bakal Berubah

Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka Pemkab Grobogan, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka Pemkab Grobogan, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Struktur organisasi dan kewenangan pada pemerintahan daerah dalam waktu dekat akan mengalami perubahan. Hal ini terungkap dalam sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka, Senin (30/11/2015).

Acara sosialisasi yang diikuti semua SKPD itu dibuka Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto. Sosialisasi tersebut menghadirkan Abas Supriyadi dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dan Dosen IPDN Frans Dione sebagai narasumber.

Menurut Sugiyanto, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) memasuki era baru ketika UU No 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No 23 Tahun 2014. Penggantian itu dilakukan karena peraturan lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan  keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

”Dalam peraturan baru mengenai pemerintahan daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diantaranya adalah pembagian urusan pemerintahan dan pembentukan perangkat daerah,” jelasnya.

Dijelaskan, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan potensi serta keanekaragaman daerah.

Meski sebagian urusan pemerintahan sudah diserahkan kepada daerah, tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Presiden) sebagai pemegang kekuasaan akhir pemerintahan. Oleh sebab itu, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah bersifat hirarkis dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Ditambahkan, dalam peraturan baru juga menata ulang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selama ini merupakan salah satu sumber konflik antar tingkatan/susunan pemerintahan karena adanya tumpang tindih kewenangan. Pembagian urusan pemerintahan yang tegas dan jelas pada masing-masing susunan/tingkatan pemerintahan, diharapkan dapat menjelaskan siapa melakukan apa sehingga menjadi jelas tanggung jawab masing-masing susunan/tingkatan pemerintahan. (DANI AGUS/TITIS W)

Dua Atlit Wushu Grobogan Gondol Emas di Magelang

Pelatih wushu Grobogan Alex Poerwo (tengah) bangga dengan prestasi anak didiknya dalam Kejuaraan di Magelang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pelatih wushu Grobogan Alex Poerwo (tengah) bangga dengan prestasi anak didiknya dalam Kejuaraan di Magelang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Meski jarang terekspos publik, cabang olahraga wushu ternyata punya potensi yang cukup menjanjikan. Setidaknya, dalam Kejuaraan Wushu Sanda di Magelang, 26-28 November lalu, dua atlit wushu Grobogan berhasil meraih dua medali emas. Yakni,
Bayu Peni dan Nikita.

”Dalam kejuaraan di Magelang kita hanya mengirimkan empat atlit. Dari empat orang, dua dapat emas dan dua lainnya belum berhasil meraih prestasi karena memang masih dalam tahap menimba pengalaman,” ungkap pelatih wushu Grobogan Alex Poerwo.

Menurutnya, dalam kejuaraan tersebut, sebenarnya tidak memasang target muluk-muluk buat anak asuhnya. Sebab, persaingan dalam even itu dinilai cukup berat. Soalnya, ada sekitar 250 atlit dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang ambil bagian dalam kejuaraan tingkat pelajar tersebut.

Sementara itu, Ketua Pengkab Wushu Indonesia Grobogan Handoko merasa bangga dengan torehan dua emas yang diraih Bayu Peni dan Nikita tersebut. Meski hanya mengirimkan kontingen kecil namun hasilnya justru dinilai maksimal.

Torehan dua emas itu dinilai juga jadi kado spesial. Sebab, pada penghujung tahun ini masa tugasnya sebagai Ketua Pengkab Wushu Indonesia Grobogan yang sudah diemban selama dua periode akan berakhir.

”Terima kasih atas kerja keras selama ini. Saya juga salut dengan kerja keras pelatih Alex Poerwo yang sudah menelurkan banyak talenta dalam cabang beladiri. Selain di wushu, Alex juga mengorbitkan banyak karateka yang sudah masuk level nasional dan internasional,” katanya. (DANI AGUS/TITIS W)

Ratusan Surat Suara untuk Pilkada Grobogan Dibakar

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif (baju biru) melakukan pemusnahan surat suara rusak (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif (baju biru) melakukan pemusnahan surat suara rusak (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Ratusan surat suara untuk kebutuhan Pilkada Grobogan dibakar di halaman depan Kantor KPU Grobogan, Senin (30/11/2015). Pembakaran surat suara itu dilakukan langsung Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif dan disaksikan oleh Panwaslu dan pihak kepolisian.

“Surat suara yang kita bakar ini kondisinya rusak, sehingga tidak bisa digunakan dalam pilkada nanti. Untuk itu, semua surat suara rusak ini kita musnahkan agar tidak disalahgunakan,” katanya.

Menurut Afrosin, jumlah surat suara rusak yang dimusnahkan ada 556 lembar. Surat suara rusak ini ditemukan saat dilakukan proses penyortiran beberapa hari sebelumnya. Surat suara yang rusak ini antara lain ada sobekan, kertasnya berkerut, dan tintanya luntur.

Dijelaskan, pemusnahan surat suara itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma Standar Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota/Wakil Walikota.

Pada pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU itu disebutkan, KPU propivinsi/kabupaten/kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi kebutuhan. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan, pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh kepolisian negara dan Panwas setempat. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

BPBD Rembang Kaji Penggunaan Dana Tak Terduga untuk Dropping Air

Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Banyaknya masyarakat Rembang yang mengajukan permintaan dropping air, membuat pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang berpikir keras untuk mencarikan solusinya. Pasalnya, dana induk dan dana perubahan telah habis digunakan hingga Jum’at (27/11/2015) kemarin.

BPBD Rembang saat ini sedang mengkaji penggunaan data tak terduga untuk mengantisipasi masih banyaknya permintaan dropping air di bulan Desember nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang kepada MuriaNewsCom, Senin (30/11/2015)

“Kemungkinan pakai dana tak terduga. Soalnya hasil rapat, kami telah mengajukan usulan ke provinsi, terus dipanggil provinsi atas surat itu untukmembicarakan solusi mengenai droping air yang melalui dana tak terduga yang ada di kabupaten,” ujarnya.

Kemudian, terkait besaran pasti dari dana tak terduga tersebut belum diketahui. Namun, dana itu diambilkan dari dana kebencanaan yang totalnya mencapai 1 miliyar. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, dalam bulan Desember nanti, setidaknya membutuhkan 600 tangki.

“Perkiraan membutuhkan 600 tangki. Itu asumsi untuk kegiatan per bulan. Kami menggunakan 600 tangki per bulan,” bebernya. (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)

Modal dari Hasil Jual Motor Butut, Pengusaha Ini Raup Rp 50 Juta Sebulan

Darsono pengusaha mebel dan kerajinan tangan dari kayu jati (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Darsono pengusaha mebel dan kerajinan tangan dari kayu jati (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Pantang menyerah dan yakin dengan kemampuan membawa seseorang menjadi sosok hebat. Termasuk juga menjadi pengusaha.

Adalah Darsono (40) warga Jepon, Blora. Pengusaha ini sukses menjalani bisnisnya di sektor mebel dan kerajinan tangan berbahan dasar kayu jati. Usaha dilakoninya sejak tahun 2001.

Ia memulai karir sebagai wirausahawan dengan modal awal menjual sepeda motor, ketika itu seharga 4,2 juta. Ia menggunakan uang tersebut untuk membangun kios di jalan Blora-Cepu km 9.

Sekarang, omzet per bulan yang ia dapat sudah mencapai 50 juta.

“Awalnya saya belajar dengan teman, tanpa mau mendapatkan bayaran atas apa yang saya kerjakan dari teman,” ungkap Darsono kepada MuriaNewsCom.

Kini usahanya yang sudah berkembang, mampu mempekerjakan empat orang karyawan. Harapannya, sebentar lagi bisa mengepakkan sayap dengan membuka usaha yang sampai di luar daerah Blora. “Saya sudah punya rencana matang sebentar lagi mau buka kios di Bandung, Jabar,” ujar Darsono.

Dengan keuletan dan tentunya kerja keras, ia mampu mengembangkan usahanya yang pemasarannya kini sampai luar Blora di antaranya sampai Sumatra dan Kalimantan. “Semula saya nekat, dengan jual motor buat modal usaha dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang” imbuh Darsono. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

Ini Wujud Kepedulian KORPRI Jepara untuk Kesejahteraan Anggotanya

Pengurus KORPRI Kabupaten Jepara melakukan anjangsana dan memberikan bantuan kepada 10 anggota KORPRI dan DWP yang tengah sakit di RSUD RA. Kartini Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pengurus KORPRI Kabupaten Jepara melakukan anjangsana dan memberikan bantuan kepada 10 anggota KORPRI dan DWP yang tengah sakit di RSUD RA. Kartini Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jepara dan Dharmawanita Persatuan (DWP) yang menderita sakit diberi bantuan oleh dewan pengurus KORPRI dan DWP. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai wujud solidaritas dan bentuk kepedulian keluarga besar KORPRI dan DWP Kabupaten Jepara kepada para anggota yang tertimpa musibah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Jepara yang diwakili Asisten I Setda Jepara Ahmad Junaidi saat melakukan anjangsana kepada 10 anggota KORPRI dan DWP yang tengah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RA. Kartini Kabupaten Jepara, Senin (30/11/2015).

“Selain sebagai wujud apresiasi, tali asih tersebut juga sebagai bentuk kepedulian dan wujud kebersamaan seluruh keluarga besar KORPRI Jepara,” ujar Ahmad Junaidi.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sebanyak 10 anggota KORPRI yang mendapatkan tali asih tersebut masih dalam rangkaian HUT ke-44 KORPRI 2015 dan HUT ke-16 DWP Kabupaten Jepara. Pihaknya menjanjikan, ke depan untuk lebih menata organisasi, agar setiap anggota dapat mengemban tugas. Untukmeningkatkan solidaritas antaranggota,pihaknya juga memberi perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Jepara Ny. Susi Sholih mengemukakan, kegiatan sosial ini sudah menjadi agenda tahunan. Di tahun 2015 ini, pihaknya juga telah menyerahkan dana bantuan pendidikan kepada putra putri KORPRI yang berprestasi. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

BPBD Rembang Kaji Penggunaan Dana Tak Terduga untuk Dropping Air

dropping-air-3

Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Banyaknya masyarakat Rembang yang mengajukan permintaan dropping air, membuat pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang berpikir keras untuk mencarikan solusinya. Pasalnya, dana induk dan dana perubahan telah habis digunakan hingga Jum’at (27/11/2015) kemarin.

BPBD Rembang saat ini sedang mengkaji penggunaan data tak terduga untuk mengantisipasi masih banyaknya permintaan dropping air di bulan Desember nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang kepada  MuriaNewsCom, Senin (30/11/2015)

“Kemungkinan pakai dana tak terduga. Soalnya hasil rapat, kami telah mengajukan usulan ke provinsi, terus dipanggil provinsi atas surat itu untukmembicarakan solusi mengenai droping air yang melalui dana tak terduga yang ada di kabupaten,” ujarnya.

Kemudian, terkait besaran pasti dari dana tak terduga tersebut belum diketahui. Namun, dana itu diambilkan dari dana kebencanaan yang totalnya mencapai 1 miliyar. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, dalam bulan Desember nanti, setidaknya membutuhkan 600 tangki.

“Perkiraan membutuhkan 600 tangki. Itu asumsi untuk kegiatan per bulan. Kami menggunakan 600 tangki per bulan,” bebernya. (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)

Angin Kencang Hancurkan Permukiman di Grobogan, Begini Kepedulian TNI

Anggota Koramil Pulokulon bersama warga membantu korban bencana alam di Desa Karangsari, Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Koramil Pulokulon bersama warga membantu korban bencana alam di Desa Karangsari, Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Belasan anggota Koramil 16 Pulokulon, Senin (30/11/2015) menggelar bakti sosial membantu memperbaiki rumah warga Desa Karangsari yang roboh diterjang angin kencang malam sebelumnya. Acara bakti sosial ini dipimpin langsung Danramil Pulokulon Kapten Sugiono.

Pada Minggu malamnya, hembusan angin kencang melanda tiga dusun yang ada di desa tersebut. Yakni, Dusun Bogoraji, Wadak dan Jambon Dalam peristiwa ini, ada puluhan rumah yang rusak dan satu rumah roboh.

“Dalam kegiatan ini, kami kerahkan seluruh kekuatan koramil untuk membantu korban bencana. Ini merupakan tugas kami sebagai aparat kewilayahan untuk meringankan beban penderitaan para korban bencana. Di sisi lain, kegiatan bakti sosial ini merupakan tugas TNI dengan wujud nyata membantu masyarakat,” kata Sugiono.

Sementara itu, salah satu korban bencana angin puting beliung Purwadi merasa gembira dengan adanya bantuan dari anggota TNI tersebut. Dengan dukungan dari TNI dan pihak lainnya, beban yang diderita korban bencana menjadi sedikit ringan.

Di tempat terpisah, Bupati Grobogan Bambang Pudjiono meminta warganya supaya bersikap waspada terhadap kemungkinan munculnya bencana alam. Baik berupa banjir, tanah longsor atau angin topan.

Bambang menyatakan, berdasarkan peta geografis, Kabupaten Grobogan memang cukup rentan bencana. Sebab, letaknya berada di daerah cekungan perbukitan (lembah). Yakni, perbukitan Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan.

Di samping meminta warga untuk waspada, bupati meminta kepada pihak BPBD untuk lebih sigap dalam penanganan bencana. Upaya pemantauan kondisi lapangan perlu terus dilakukan setiap saat. Harapannya, jika terjadi bencana bisa meminimalisasi korban, baik jiwa maupun harta benda.

“Datangnya bencana alam ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Untuk itu, sikap waspada selalu kita lakukan agar bisa mempercepat upaya penanganan,” katanya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Begini Cara BPBD Ratakan Permintaan Dropping Air di Rembang

dropping-air 2

Seorang warga melintas di depan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Meski sempat berencana menghentikan dropping air di awal November lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang akhirnya melanjutkan dropping air hingga Jum’at (27/11/2015).

Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya permintaaan dropping air dari masyarakat. Selain itu, juga karena curah hujan yang masih rendah di wilayah Rembang. Sebanyak 97 desa dari 14 kecamatan di Rembang mengajukan permintaan dropping air.

“Semua sudah didropping. Begitu ada surat masuk, kami langsung alihkan. Desa yang tadinya empat tangki kami kurangi satu untuk daerah yang mengajukan terakhir,” ungkap Kasi Logistik Ahmad Makruf ketika ditemui MuriaNewsCom di kantornya, Senin (30/11/2015).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan, dropping air pada dua minggu terakhir yakni menggunakan dana perubahan sebesar Rp 60 juta. Namun, pihaknya mengaku saat ini sedang mencarikan solusi untuk mengantisipasi masih adanya permintaan dropping air di bulan Desember nanti.

“Dana induk sudah habis, dana perubahan juga sudah dilaksanakan sampai akhir November. Tapi saat ini kami masih mengkaji terkait penggunaan dana tak terduga untuk mengantisipasi masih banyaknya permintaan air di bulan Desember nanti,” pungkasnya. (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)