Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Raperda Adminduk Diminta Diusulkan Masuk dalam Prolegda Kabupaten Grobogan



Reporter:    /  @ 18:30:41  /  30 Oktober 2015

    Print       Email
Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo (kanan) menyampaikan laporan kinerja pada anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo (kanan) menyampaikan laporan kinerja pada anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini mengusulkan pada pihak Prolegda Kabupaten Grobogan agar memasukkan usulan untuk membahas Raperda tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada tahun anggaran 2016 mendatang.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Joyo Supeno saat melangsungkan kunjungan kerja di Kantor Dispendukcapil Grobogan siang tadi.

Selain Bambang, ikut pula dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi A Masruhan Samsurie dan anggota lainnya Jasiman. Terlihat pula Kasi Informasi Disnakertransduk Jateng Nurkholis. Kedatangan wakil rakyat dan rombongan diterima langsung Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo didampingi para kabid.

Menurut Bambang, dengan adanya peratuan masalah adminduk, diharapkan bisa jadi acuan daerah dalam membuat peraturan. Sebab, selama ini, aturan masalah adminduk di tiap daerah berbeda-beda. Misalnya, soal besaran denda keterlambatan membuat akte kelahiran.

”Dari kunjungan yang kita lakukan di banyak kabupaten/kota memang tidak ada keseragaman dalam Perda atau Perbup mengenai adminduk. Hal inilah yang jadi salah satu alasan kami untuk mengusulkan pembahasan Raperda Adminduk,” kata wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional itu.

Ia mengungkapkan, selama memantau di sejumlah daerah, sedikitnya ada 15 poin yang jadi catatan dalam masalah adminduk, terutama dalam pembuatan E-KTP. Yakni, masalah peratuan, visi misi, program kerja, data kependudukan, ketersediaan blangko, SDM, sarana dan prasarana, budaya masyarakat, dan strategi pencapaian target. Kemudian, soal jaringan, standar pelayanan, kerjasama, kualitas, kuantitas, dan dokumentasi.

Dari 15 item tersebut, ada bebeapa hal yang masih jadi kendala utama. Yakni, sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap, standar pelayanan belum memuaskan, KTP yang belum teraktivasi serta jaringan dari provider yang belum bisa stabil.

Selanjutnya, soal dokumentasi arsip kependudukan juga dinilai masih belum rapi. Hal ini salah satunya disebabkan ruang penyimpanan arsip yang tidak memadai. Sebagai solusi, pihaknya mengusulkan agar arsip itu di entri data lagi dalam keping CD sehingga lebih praktis.

“Semua permasalahan yang ditemukan dalam Adminduk sudah kita inventarisasi. Nanti, akan kita bicarakan bersama dalam pembahasan raperda,” imbuhnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →