Biar Oke, Kudus Harus Punya Perda CSR

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Kalangan legislatif menilai bahwa sudah seharusnya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus, membantu pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Yakni melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka miliki.
Karena itu, untuk makin melengkapi Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kudus nantinya juga akan segera menggulirkan kembali pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang CSR.

”Dalam ranperda tersebut diharapkan semakin mendorong penggunaan CSR untuk pembangunan infrastruktur publik,” kata anggota Banleg DPRD Kudus Agus Wariyono.
Menurut Agung, hal ini juga tidak lepas dari keprihatinannnya, atas pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan swasta yang ada di Kudus.

”Sebab, meski memiliki banyak perusahaan besar yang berskala nasional hingga internasional, namun program CSR yang ada dirasa masih minim,” tandasnya.
Agus mengatakan, selama ini pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus, terkesan tidak terarah. Bahkan, banyak program CSR yang dilakukan tanpa memperhitungkan arah pembangunan daerah.

”Program CSR selama ini harus dipahami bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan saja. Tapi, program CSR merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebuah perusahaan,” tegasnya.

Dikatakan Agus, pihaknya memang mendesak agar kucuran dana program CSR dari perusahaan swasta di Kudus, bisa digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur yang ada. Upaya tersebut untuk menyiasati terbatasnya keuangan daerah.

Menurut politisi asal Partai Gerindra tersebut, peluang pemanfaatan CSR untuk membantu pembangunan infrastruktur, sangatlah terbuka. Apalagi, saat ini Kabupaten Kudus juga sudah memiliki Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Dalam regulasi itu, pihak ketiga dalam hal ini perusahaan swasta, membangun sarana publik untuk kepentingan daerah. Infrastruktur yang dibangun tersebut nantinya akan menjadi aset daerah.

”Perusahaan bisa membangun infrastruktur seperti jalan, taman kota, atau lainnya, dan kemudian dihibahkan ke pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Dengan adanya peluang itu, permasalahan buruknya infrastruktur yang ada seperti jalan, jembatan, atau taman kota, bisa cepat teratasi. Terutama infrastruktur yang berada di sekitar kawasan perusahaan.

”Ada banyak jalan di sekitar pabrik yang rusak, karena sering dilewati truk-truk milik perusahaan. Dan perusahaan harusnya juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya,” imbuhnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)