Putusan MK Buat Was-was KPU Jepara

kpu

kpu

 

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mulai mengkhawatirkan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang akan datang. Karena, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dasar prosentase DPT bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen, bukan lagi jumlah penduduk.

“Alasan yang melatarbelakangi  kebijakan itu, karena tidak semua warga daerah memilik hak suara. Pada aturan sebelumnya, disyaratkan harus mendapat dukungan sebanyak 6,5 persen dari jumlah penduduk. Tapi saat ini hanya 6,5 persen dari DPT pada pemilu terakhir,” ujar Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri kepada MuriaNewsCom, Rabu (30/9/2015).

Menurutnya, jika diperhatikan, maka pemilu terakhir yang terselenggara adalah pemilihan presiden (Pilpres). Yang menjadi masalah, katanya, adalah terkait dengan validitas DPT yang dimaksud. Sebab dalam Pilpres lalu, banyak warga Jepara yang memiliki hak suara berpindah TPS. Baik TPS yang masih di lingkup kabupaten, maupun di daerah lain. Demikian pula warga daerah lain yang mencoblos di TPS yang ada di Jepara.

“Belum lagi masalah banyaknya pemilih baru. Apalagi laju pertumbuhan penduduk Jepara meningkat,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)