Dituding Ada Oknum Polisi yang Bermain Dibalik Alotnya Penegakan Perda Karaoke, Ini Komentar Kapolres Pati

 

Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto sudah berulang kali menginstruksikan kepada penegak Perda untuk menertibkan tempat karaoke yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013.

Instruksi terakhir dilakukan di hadapan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati bersama dengan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah lengkap dengan badan otonomnya, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada Kamis (10/9/2015) lalu.

Hasil dari pertemuan tersebut, Ormas Islam dan Forkopimda sepakat untuk tidak lagi melihat tempat karaoke yang bertentangan dengan Perda, usai Idul Adha. Namun, sejumlah tempat karaoke masih saja buka karena menilai Perda tidak berlaku surut.

Hal ini memicu kecurigaan masyarakat terkait dengan alotnya penegakan Perda karaoke. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pati, misalnya. Ormas Islam ini sempat menaruh curiga ada oknum dari aparat penegak hukum yang bermain di balik alotnya penegakan Perda.

Namun, Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho menegaskan, penegakan Perda bukan menjadi wilayah polisi. “Kalau di tempat karaoke itu ada kekerasan, prostitusi, perdagangan perempuan di bawah umur dan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, itu baru wilayah tugas kami,” ujar Setijo saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Rabu (30/9/2015).

Tetapi jika soal penegakan Perda, lanjutnya, itu sudah ada pihak yang berwenang, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena itu, ia berharap agar masyarakat tahu tugas, wewenang dan peran masing-masing lembaga. (LISMANTO/KHOLISTIONO)