Peraturan Menteri Susi Berlaku per-September, Nelayan Rembang Tetap Nekat Melaut

 

Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Kabupaten Rembang ketika menggelar aksi penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Kabupaten Rembang ketika menggelar aksi penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 secara resmi mulai berlaku sejak awal September 2015. Ketentuan ini muncul setelah sang menteri, Susi Pudjiastuti mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman RI tentang peraturan tersebut. Meski larangan penggunaan alat tangkap cantrang mulai berlaku per-September 2015, kalangan nelayan di Kabupaten Rembang tetap nekat melaut.

”Larangan penggunaan jaring cantrang memang berlaku mulai September ini karena rekomendasi Ombudsman diabaikan oleh Bu Susi. Namun para nelayan tetap melaut seperti biasa meskipun kami juga cukup khawatir akan ditindak di tengah laut. Sebab jika tidak melaut, kondisi sosial nelayan justru semakin terpuruk,” ujar Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, Kamis (10/9/2015).

Terkait rekomendasi Ombudsman yang tak didihiraukan oleh Menteri Susi, Suyoto tidak ingin berkomentar terlalu jauh karena itu bukan wewenangnya. Apalagi Ombudsman juga telah melaporkan hal itu kepada Presiden. Menurutnya Ombudsman telah meminta Presiden agar menegur Menteri Susi serta mengganti Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (AHMAD FERI/TITIS W)