Abaikan Rekomendasi Ombudsman, Menteri Susi Bakal Digugat Nelayan Rembang

Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang berencana menggungat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Gugatan itu bakal dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi gara-gara sang menteri tidak menghiraukan rekomendasi Ombudsman RI. Padahal Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik tersebut telah menerbitkan tiga rekomendasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015.

”Draf gugatan ke MA masih dalam penyusunan, namun kami yakin rancangan naskah gugatan akan selesai dalam bulan ini. Inti gugatan kami adalah meminta agar peraturan menteri tersebut direvisi atau ditunda setidak-tidaknya selama dua tahun ke depan,” ujar Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, Kamis (10/9/2015).

Dalam rekomendasi bernomor 0006/REK/0201.2015/PBP24/VI/2015, Ombudsman menilai terdapat tiga maladministrasi dalam penerbitan Permen KP Nomor 2. Pertama, penyimpangan prosedur dalam proses penerbitan ketentuan yang tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011. Terbitnya aturan baru ini juga disebut tidak memberikan akses yang cukup pada masyarakat untuk memberikan masukan.

Maladministrasi yang kedua adalah Permen KP Nomor 2 juga dinilai melampaui kewenangan yang terdapat pada ketentuan induknya yakni UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketiga, peraturan menteri Susi juga dinilai mengandung unsur perbuatan tidak patut lantaran proses penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi dan waktu transisi yang cukup, sehingga mengakibatkan polemik di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi nelayan. (AHMAD FERI/TITIS W)