Masalah Karaoke di Jepara Bermula dari Tak Ada Aturan

Salah satu room karaoke di tempat karaoke di Jepara beberapa waktu lalu yang masih beroperasi. DPRD Jepara menilai, adanya masalah pada hiburan karaoke di Jepara disebabkan karena tidak ada aturan yang jelas. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu room karaoke di tempat karaoke di Jepara beberapa waktu lalu yang masih beroperasi. DPRD Jepara menilai, adanya masalah pada hiburan karaoke di Jepara disebabkan karena tidak ada aturan yang jelas. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ketua Komisi B DPRD Jepara, Kholis Fuad menyatakan, masalah karaoke di Jepara bermula dari tidak adanya aturan dan tegas yang mengaturnya. Semuanya serba mengambang dan hanya mengandalkan beberapa perda yang terkait.

Seperti Perda Peredaran Miras dan Prostitusi, maupun Perda K3. Seharusnya, Pemkab memiliki ”amunisi” khusus untuk mengatur usaha karaoke. Jika memang dilarang, kata Kholis, seharusnya ada Perda yang melarangnya.

”Kalau ada aturannya, jelas dapat meminimalisir adanya masalah,” kata Kholis Fuad.

Menurut dia, jika sudah ada aturan dalam bentuk Perda, maka bagi yang tidak sesuai Perda, dapat ditindak tegas. Selain itu, dia juga mengatakan, selama ini yang dipermasalahkan mengenai karaoke adalah miras dan dugaan prostitusi terselubung. Untuk itu, perlu adanya aturan yang ketat mengenai masalah tersebut.

”Kami mewacanakan perda, nantinya akan mengatur agar usaha karaoke tersentralisasi di satu lokasi. Sehingga lebih bisa terkontrol,” kata dia.

Dia juga mengkritisi kebijakan Pemkab Jepara yang melakukan pembongkaran bangunan karaoke di kawasan Pungkruk. Menurutnya, sesuai dengan rekomendasi Komisi A, Pemkab seharusnya menyediakan lahan usaha sementara agar mereka masih tetap bisa mencari nafkah. (WAHYU KZ/TITIS W)