Kajari Kudus : Ada Tahapan-tahapan yang Harus Dilalui untuk Penindakan Progam BPJS Ketenagakerjaan

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Tekait dengan penindakan hukum yang menyangkut progam BPJS Ketenagakerjaan, pihak kejaksanaan menyatakan, jika untuk mengambil langkah tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, jika terdapat perusahaan yang membandel, maka yang pertama dilakukan adalah teguran, kemudian didatangi ke kantor dengan memberi teguran secara langsung hingga tertulis. Jika masih tak dihiraukan, baru kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

”Banyak tahapan yang harus dilalui, jadi tidak langsung serta merta ditindak. Ada pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu, baru kemudian jika masih membandel, kejaksaan yang menindak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kajari Kudus Hasran menyatakan, sebelum hal itu sampai di kejaksaan, maka ada beberapa hal yang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini, agar pihak kejaksaan mudah untuk melakukan tindakan. ”Yang punya datanya kan BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau dilimpahkan kepada kami ya harus beserta data yang lengkap,” katanya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)