KPU Blora Mulai Capek Dibuat Menunggu oleh Cabup, Hmm!

Komisioner KPU Blora bagian Divisi Hukum Kampanye dan Pencalonan, M Khamdun. (MuriaNewsCom/Priyo)

Komisioner KPU Blora bagian Divisi Hukum Kampanye dan Pencalonan, M Khamdun. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Komisioner KPU Blora bagian Divisi Hukum Kampanye dan Pencalonan, M Khamdun menyatakan, para calon bupati yang sebelumnya menjadi anggota DPRD, harus melampirkan surat keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota DPRD. SK tersebut sudah harus diserahkan ke KPU maksimal 60 hari setelah masa penetapan pasangan calon, 24 Agustus kemarin.

“Batas akhir penyerahan SK pemberhentian sebagai anggota DPRD itu adalah 23 Oktober. Jika tidak diserahkan, maka bisa menggugurkan pasangan calon. Dan jika jumlah pasangan calon kurang dari dua pasang, Pilkada akan ditunda pada 2017,” terangnya.

Di Pilkada Blora, tiga anggota DPRD mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Blora M Kusnanto dan M Dasum serta anggota DPRD Jateng Arief Rohman. M Kusnanto sebagai calon bupati berpasangan dengan Sutrisno. M Dasum menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan calon bupati Abu Nafi dan Arief Rohman mendampingi calon bupati Djoko Nugroho. Saat pendaftaran dan perbaikan berkas pendaftaran, ketiganya menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD.

Surat pengunduran diri tersebut harus diproses lebih lanjut untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai anggota DPRD yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Selain SK pemberhentian sebagai anggota DPRD, hal lainnya yang bisa menggugurkan pasangan calon adalah melanggar aturan kampanye dan aturan lainnya yang terkait dengan pilkada. Aturan kampanye yang harus ditaati adalah seperti pelaporan dana kampanye.

”Penggunaan dana kampanye harus dilaporkan ke KPU, 6 Desember. Jika tidak lapor, kami akan coret pencalonannya, “ tegasnya. (PRIYO/AKROM HAZAMI)