Diimbau Ikut BPJS, Kades Malas-Malasan

MuriaNewsCom

MuriaNewsCom

 

KUDUS РDengan adanya imbauan dari Pemkab Kudus bahwa kepala dan perangkat desa nonPNS harus ikut  BPJS. Bambang Juniatmoko, Kepala Desa Barongan mengutarakan, hal tersebut bisa menguntungkan dan merugikan peserta BPJS.

Karena perhitungan pembayaran BPJS perangkat desa tersebut itu dimbilkan dari penghasilan tetap (siltap) yang mereka terima.

“Misalkan, saya kepala desa siltapnya Rp 3 juta dan pembayaran BPJS itu sebesar 5% dari siltap tersebut. Berarti biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150 ribu. Itu bisa dinilai untung karena Rp 150 ribu tersebut bisa mengkaver istri dan ketiga anak saya,” paparnya.

Selain itu, bisa juga dinilai rugi. Yakni dalam kasus perangkat desa belum mempunyai istri dan anak. Sehingga mereka akan membayar di atas nominal sewajarnya yang sudah ditentukan oleh BPJS.

“Bila perangkat itu belum menikah maka mereka akan membayar sebesar Rp 75 ribu. Sebab siltap mereka akan dikalikan 5% juga. selain itu, nominal Rp 75 ribu tersebut di atas nominal BPJS kelas I yang nominalnya Rp 59.500,” ujarnya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)