BPJS, Kades dan Perangkat Tunggu Petunjuk Pemkab

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Selain perangkat Desa Barongan, Kecamatan Kota yang mengalami kebingungan dengan adanya kewajiban keikutsertaan dalam anggota BPJS di tahun 2015. Perangkat desa lainnya juga mengalami hal yang sama. Salah satuya ialah Pemerintah Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati.

Salah satu perangkat Desa Getaspejaten Budi Laksono mengutarakan, sebenarnya pihaknya dua tahun yang lalu juga masih terdaftar dalam BPJS. Namun sekarang setiap perangkat desa nonPNS diwajibkan ikut. Oleh karenanya pihaknya lebih memilih aturan resmi dari pemkab.

Dia menilai, bila pembayaran administrasi BPJS tersebut memang diambilkan dari APBDes tanpa mengurangi siltap sedikitpun, maka pihaknya sangat bersykur sekali. Akan tetapi apakah pembayaran tersebut akan secara otomatis ditransfer ke kas negara, atau bahkan ditransfer ke kas desa.

Dengan begitu, dari pemerintah desa, saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah terkait. Sehingga ke depannya, perangkat desa bisa lebih jelas.

Kepala Desa Getaspejaten Indarto juga mengutarakan hal yang sama. Dia berkata, kalau BPJS itu bisa dimanfaatkan bagi yang belum terdaftar dalam keanggotannya.

Namun bila yang sudah punya, akan bisa membingungkan. “Yang terpenting ialah menunggu juknis dari pemerintah saja. Supaya tidak salah alur,” katanya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)