Pilkada, Plt Bupati Pilih Tak Terbitkan Surat Edaran

Suko Mardiono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suko Mardiono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Suko Mardiono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang menyatakan tak akan menerbitkan surat edaran tentang menjaga netralitas bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Pria yang juga masih menjabat sebagai Kepala Bakorwil I Jawa Tengah itu merasa tidak perlu melayangkan surat edaran. Karena netralitas merupakan sebuah kewajiban abdi negara.Suko hanya mengimbau dan memperingatkan para PNS di Kota Garam, agar menyukseskan Pilkada dengan bersikap netral. Hal ini bukan berarti PNS dilarang untuk menggunakan hak pilihnya, melainkan agar disalurkan secara pribadi dan rahasia. Baginya pantang bagi PNS menjadi tim sukses salah satu kandidat.

”Kita tidak perlu membuat surat edaran, untuk disampaikan kepada setiap pegawai di level kecamatan hingga kelurahan atau desa. Sebab, aturan sudah jelas mengatur; PNS mesti netral. Jika PNS keliru dalam melangkah, maka dampaknya merugikan diri yang bersangkutan,” ujar Suko Mardiono, Jumat (31/7/2015).

Suko menegaskan, telah menjadi harga mati bagi PNS untuk tidak berpihak kepada salah satu calon. Dia menyatakan ketidaknetralan bisa memicu blok-blok di kalangan pegawai. Terkait diperlukan atau tidak diperlukannya kotak aduan untuk menampung laporan dari masyarakat atas kemungkinan tidak netralnya seorang PNS di ajang Pilkada, Suko menilai, sarana tersebut wajib ada. (AHMAD FERI/TITIS W)