Dongkrak Serapan APBD, Pemkab Gandeng Kejaksaan untuk Pendampingan Hukum

Dongkrak Serapan APBD, Pemkab Gandeng Kejaksaan untuk Pendam (e)

Hamzah Fatoni, Plt Bupati saat memberikan sosialisasi perjanjian kerjamasama tersebut kepada seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat diruang kerjanya Senin (27/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Dalam rangka mendongkrak serapan penggunaan APBD 2015, Pemkab Rembang menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam hal pendampingan hukum. Sebab hingga akhir Juli 2015, serapan APBD masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mewajibkan pemkab untuk menempuh langkah-langkah strategis agar serapan APBD tahun 2015 berjalan sesuai dengan target.“Hari ini (27/7/2015) kami telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Kejaksaan Negeri Rembang tentang Bantuan Hukum. Dalam istilah hukumnya itu legal asistansi,” ujar Hamzah Fatoni, Plt Bupati saat memberikan sosialisasi perjanjian kerjamasama tersebut kepada seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat diruang kerjanya Senin (27/7/2015).

Hamzah menyebutkan, ruang lingkup perjanjian tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum atau legal asistensi dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Menurutnya tujuan utama legal asistensi ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang tata usaha negara yang dihadapi Pemkab Rembang baik didalam maupun diluar pengadilan.

“Bentuk kerjasama tersebut adalah Pemkab mengirimkan permohonan tertulis kepada kejaksaan untuk mendapatkan baik itu bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain beserta dokumen yang dibutuhkan. Namun kami berharap agar agar tidak semua proyek di Rembang dimintakan legal asistansi kepada kejaksaan. Nanti legal asistensi itu hanya untuk proyek yang strategis dan rawan masalah hukum saja,” kata Hamzah Fatoni. (AHMAD FERI/SUPRIYADI)