Penetapan Enam Hari Sekolah Butuh Peraturan Bupati

Siti Atiqoh (biru), istri Gubernur Jawa Tengah sekaligus ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jawa Tengah saat memberikan bantuan peralatan sekolah kepada siswa di Rembang belum lama ini. Penerapan enam hari sekolah di Kota Garam membutuhkan peraturan bupati sebagai penguat. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Siti Atiqoh (biru), istri Gubernur Jawa Tengah sekaligus ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jawa Tengah saat memberikan bantuan peralatan sekolah kepada siswa di Rembang belum lama ini. Penerapan enam hari sekolah di Kota Garam membutuhkan peraturan bupati sebagai penguat. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Rembang menyatakan bahwa penetapan enam hari sekolah harus diperkuat dengan adanya semacam peraturan atau surat keputusan (SK) dari bupati setempat. Dindik berharap agar Pemkab segera merancang peraturan bupati (Perbup) tentang keputusan tetap menerapkan enam hari sekolah. Sehingga, seluruh sekolah di Kota Garam memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Keputusan agar sekolah tetap enam hari memang perlu dikuatkan dengan peraturan bupati atau setidaknya surat keputusan bupati. Namun kami belum tahu kapan Perbup atau SK Bupati terkait enam hari sekolah tersebut akan diterbitkan. Kami mendukung pembelajaran di sekolah tetap dilakukan enam hari setiap pekan,” ujar Mardi, Kepala Bidang (Kabid) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Dindik Kabupaten Rembang, Jum’at (26/6/2015).

Sebelumnya, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menolak tentang kebijakan lima hari sekolah yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng. Namun penolakan kebijakan ini belum ditempuh secara resmi karena masih sebatas pernyataan lisan sang bupati. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)