Demonstran Anggap Penundaan Paripurna Perda Karaoke Tak Sah

Perwakilan demonstran menemui dengan anggota DPRD Kudus untuk mendesak segera digelarnya sidang paripura. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS –  Anggota Aliansi Masyarakat Peduli Kudus mendesak Paripurna DPRD Kudus yang dijadwalkan mengesahkan Ranperda Kabupaten Kudus tentang Pelarangan Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, segera digelar.

Mereka menganggap, penundaan yang dilakukan pimpinan dewan tidak sah. Koordinator aksi Sururi Mujib mengatakan, dalam aturan yang berlaku, penundaan paripurna dapat dilakukan ketika ada hal-hal yang mendesak. “Paripurna harus tetap dilaksanakan, pak dewan harus tetap melaksanakan meski ketua menundanya,” kata Sururi, Senin (1/6/2015).

Menurutnya, pembatalan harus dilaksanakan minimal tiga hari dalam masa kerja sebelum jadwal yang telah ditentukan. 

Sidang Paripurna membahas Ranperda Kabupaten Kudus tentang Pelarangan Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke yang dijadwalkan hari ini, tidak jadi dilaksanakan atau ditunda oleh Ketua DPRD Kudus Mas’an. Sidang ditunda dalam waktu yang belum ditentukan.

Dalam surat yang dilayangkan kepada anggota dewan, tertanggal 29 Mei 2015 berbunyi penundaan paripurna yang membahas 12 Ranperda. Surat tersebut sampai pada anggota dewan Minggu (31/5/215).

Dengan demikan, ke-12 ranperda yang seharusnya dibahas mulai pukul 09.00 WIB, terpaksa diundur dengann waktu yang tidak jelas. Para anggota dewan hanya diminta menunggu pelaksanan pembahasan ranperda tersebut. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kudus Mas’an. (FAISOL HADI/SUWOKO)