Kades di Grobogan Tetap Dapat Bengkok Garapan

GROBOGAN – Harapan para kepala desa dan perangkatnya untuk tetap mendapat bengkok garapan akhirnya bakal terkabul. Hal ini seiring adanya lampu hijau dari Presiden Joko Widodo terkait usulan revisi dua pasal dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

”Rabu (27/5) saya dan beberapa perwakilan kepala desa bertemu Presiden langsung di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan Mensesneg untuk segera menyerahkan draft revisi maksimal dua pekan ke depan,” ungkap Ketua Paguyuban Demang Manunggal Grobogan Masyudi.

Meski masih sebatas lisan, namun apa yang disampaikan Presiden sudah membuat lega. Dikatakan, dua pasal yang dimaksud adalah, Pasal 100 yang saat ini menyatakan tanah bengkok menjadi aset desa dan Pasal 81 yang menjelaskan tentang sistem penghitungan pendapatan kades dan perangkatnya. Minimal 70 persen anggaran yang masuk APBDes, digunakan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dan maksimal 30 persen untuk penghasilan tetap perangkat desa.

”Nantinya, setelah revisi maka bengkok tetap menjadi tambahan tunjangan kades dan perangkat. Sementara pada Pasal 81 Ayat 1, persentase 30 persen dan 70 persen itu di luar pendapatan dari tanah bengkok,” jelas pria yang juga menjabat Wakil Bendahara DPD Apdesi Jateng itu. (DANI AGUS/TITIS W)