Masyarakat Masih Kesulitan Akses Informasi Publik

Mamik, Koordinator Gemataku

KUDUS – Minimnya akses masyarakat dalam hal informasi mengenai apapun, termasuk juga soal penanganan kasus korupsi, sangat disesalkan Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku). Bahkan, hal ini juga merembet di tingkat pemerintahan.

Koordinato Gemataku Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, bukan saja soal penanganan korupsi di tingkatan kejaksaan ataupun kepolisian yang masih susah diakses informasinya oleh masyarakat, namun informasi yang ada di tingkat pemerintah daerah juga terbilang masih sangat ditutupi.

Mamik mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk lebih terbuka dalam memberikan akses informasi terhadap masyarakat. ”Sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal,” katanya.

Diakui Mamik, tidak semua institusi publik, yakni satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merespon secara positif terhadap tuntutan transparansi informasi. Kecenderungan yang ada, mereka menutupi sebagian.

”Atau merahasiakan informasi publik untuk diketahui oleh masyarakat. Semata-mata dilakukan guna menghindari kontrol publik terhadap pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Padahal, pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban itu, membutuhkan keterlibatan publik. Hanya saja hal ini masih dibatasi.

”Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengikuti setiap proses kegiatan pembangunan. Jika pun dilibatkan, sebatas usulan pembangunan. Persoalan usulan terealisasi ataupun tidak, tergantung kesepakatan antara DPRD dengan pihak eksekutif,” paparnya.

Sampai saat ini, pembangunan yang diselenggarakan Pemkab Kudus, dilatarbelakangi oleh proses tawar menawar antara eksekutif dengan anggota DPRD. Sejarah Kudus belum pernah mencatat, proses pembahasan anggaran di DPRD terbuka disaksikan oleh masyarakat. ”Walhasil, semua proses serba tertutup serapat-rapatnya,” tegasnya.

Kegagalan pembangunan yang selama ini terjadi, menurut Mamik, diakibatkan informasi publik yang memicu keterlibatan masyarakat masih dibatasi. Keberadaan proyek mangkrak, mark up anggaran dan kegiatan yang tidak produktif masih akan berlangsung di Kudus.

”Semua disebabkan Pemkab Kudus masih enggan membuka akses informasi kepada masyarakat. Ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun, masyarakat butuh informasi mengenai hal ini. Dan mereka berhak tahu,” imbuhnya. (MERIE)