Parkir Liar di Sejumlah Jalan Trotoar di Pati Marak

Sejumlah kendaraan yang parkir di sepanjang jalan Panglima Sudirman, hingga memakan bahu jalan. Selain menyebabkan adanya kemacetan, parkir liar ini juga menjadi pemicu minimnya pendapatan asli daerah (PAD) (KOMA /Lismanto)

PATI – Sejumlah titik jalan protokol justru sebagiannya digunakan untuk parkir liar. Karena memakan bahu jalan, hal ini menyebabkan adanya kemacetan. Selain itu, parkir liar menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) mengurang. 

Hal ini diamini Tri Haryama, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Pati.”Tahun lalu, retribusi parkir masih jauh dari target. Kami hanya mengumpulkan 67,4 persen saja. Hal ini terjadi karena banyaknya parkir liar yang tidak berada di bawah naungan Dishubkominfo, terutama di wilayah Pati Kota,” ujarnya kepada Koran Muria, kemarin.

Untuk parkir, katanya ada 129 titik yang berada di naungan Dishubkominfo. Antara lain daerah Pati Kota sebanyak 93 titik, Kecamatan Wedarijaksa 5 titik, Tayu 13 titik, Sukolilo 5 titik, Gabus 8 titik, dan Winong 5 titik. 

Kendati begitu, capaian retribusi parkir di Kabupaten Pati masih rendah. Karena, petugas parkir resmi harus bersaing dengan petugas parkir liar, yang saat ini cukup marak keberadaannya.

”Dulu, kami sempat melakukan sistem penarikan dengan pihak ketiga. Tapi, ternyata tidak bisa mencapai target. Karena itu, kami melakukan penarikan langsung melalui petugas parkir. Sayangnya, petugas parkir yang sudah kami tugaskan seringkali kalah saing dengan parkir liar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dishubkominfo merasa kesulitan jika harus ”kucing-kucingan” saat melakukan penarikan setoran parkir. Menurutnya, ada dilema saat melakukan penarikan retribusi parkir. Di satu sisi, pihaknya harus berpikir agar PAD terpenuhi. Di sisi lain, sebanyak 400 juru parkir membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga.

”Kami memang belum maksimal mengatasi parkir liar, lantaran kami tidak memiliki perangkat untuk melakukan penertiban. Problem parkir liar, sebetulnya masuk wilayah pidana karena ada unsur pemerasan secara ilegal. Belum lagi  katanya, jika tarif parkir yang ditetapkan lebih tinggi,” terangnya. 

Bahkan, Dishubkominfo katanya pernah mencoba untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan menerapkan sanksi kurungan penjara selama dua bulan bagi pelaku parkir liar. Namun, mereka tetap tidak jera.

Dari pantauan Koran Muria, akhir pekan kemarin, hampir separuh ruas jalan di sepanjang jalan Panglima Sudirman digunakan untuk lahan parkir. Akibatnya, pengguna jalan merasa terganggu dengan lahan parkir yang memakan hampir separuh jalan utama. (Lismanto / Kholistiono )