Lawan Mentri, Nelayan Sebar Spanduk 

Salah seorang warga melintas di depan spanduk tentang penolakan kebijakan menteri susi yang dipasang di kawasan Jembatan Karanggeneng Rembang, Sabtu (28/3). (Ahmad Feri)

REMBANG – Sejumlah nelayan pengguna alat tangkap jenis cantrang di Kabupaten Rembang menyebar sejumlah spanduk penolakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 dan 2 di sejumlah titik di Jalur Pantura setempat pada Sabtu (28/3), kemarin. Mereka masih nekat melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

”Kami memang sengaja memasang spanduk raksasa berukuran 70×6 meter di belasan titik di sepanjang Jalur Pantura Rembang.  Ada sekitar 15 spanduk berukuran besar dipasang di sepanjang Pantura dari Kaliori hingga Sarang,” ujar tokoh nelayan cantrang asal Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Suyoto, kemarin.

Dia menjelaskan aksi penyebaran spanduk penolakan kebijakan menteri Susi ini telah dikoordinasikan dengan Pemkab Rembang tentang titik mana saja yang bisa dipasangi. Menurutnya spanduk bernada protes kebijakan larangan cantrang itu dipasang antara lain di bilangan Jembatan Karanggeneng dan Pertigaan Pasar Pentungan Rembang. 

”Kami yakin pemasangan spanduk ini akan efektif dengan harapan Ibu Menteri Susi mau berubah pikiran untuk merevisi peraturan yang diterbitkannya,” kata Suyoto.

Suyoto menegaskan sesuai hasil rapat koordinasi bersama para nelayan cantrang, spanduk yang dipasang ini masih akan tetap terpampang, hingga ada revisi Permen KKP Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 yang antara lain memuat larangan cantrang dan dogol. Namun Suyoto mengungkapkan bahwa upaya perlawanan terhadap kebijakan Menteri Susi tidak hanya dilakukan dengan pembentangan spanduk.

”Sejauh ini upaya lain juga akan terus kami dilakukan, misalnya dengan mengajukan judicial review kedua permen tersebut ke Mahkamah Konstitusi serta mendatangai Ombudsman. Upaya mendesak revisi aturan pelarangan cantrang juga akan kami lakukan dengan istigasah yang akan terpusat di Tegal pada Senin (30/3). Lalu pada 4 April mendatang kami juga akan kembali beraudiensi dengan DPR RI di Jakarta,” paparnya.  (Ahmad Feri /Supriyadi)