Kinerja Dewan Pengawas Kabupaten Rembang Dipertanyakan

REMBANG – Tutupnya Perusahaan Daerah (Perusda) Apotek milik Pemkab Rembang gara-gara bangktur mendapat sorotan dari kalangan Komisi B DPRD. Para legislator di Kota Garam pun mulai mempertanyakan kinerja dari dewan pengawas apotek daerah. 

Pihak legislatif sangat menyayangkan apotek yang notabene berplat merah terpaksa tutup. Pasalnya bisnis obat dinilai strategis dan cukup menjanjikan untuk memberikan kontribusi pendapatan ke kas daerah.

”Setelah mengetahui di media bahwa Apotek daerah telah tutup beberapa bulan kami langsung menggelar diskusi internal. Kami tentu sangat menyesalkan bangkrutnya perusahaan daerah karena selama ini sudah mampu memberikan kontribusi Rp 40 juta per tahun ke kas pendapatan,” ujar Anggota Komisi B DPRD Rembang Yudianto, Sabtu (28/3), kemarin.

Politis Partai Gerindra itu menyatakan akan segera memanggil Dewan Pengawas Perusda Apotek untuk meminta penjelasan atas bangkrutnya apotek. Menurutnya poin penting yang akan dipertanyakan seputar kerugian yang diderita apotek. 

Yudi mensinyalir ada kesalahan di pengelolaan, sehingga apotek daerah bangkrut. Namun Yudianto mengaku belum bisa menjawab secara pasti mengenai kemungkinan jenis kesalahan pengelolaan yang dimaksud. 

”Namun satu hal yang harus diketahui bahwa bisnis toko obat sangat menjanjikan. Sehingga jika justru rugi maka kami meyakini ada sesuatu yang tidak beres. Namun kami tidak ingin berspekulasi lebih jauh soal ketidakberesan itu, misalnya saja apakah ada dugaan korupsi atau sejenisnya,” kata Yudianto.

Dia menegaskan Apotek daerah harus kembali dibuka agar bisa membantu masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan obat. Menurutnya bisnis apotek swasta saat ini berkembang pesat bahkan mulai ada di tiap kecamatan. 

Terkait kapan Dewan Pengawas Apotek Daerah dipanggil, Yudi hanya menyebutkan akan dilakukan pada pekan depan. 

”Mungkin perkiraan harinya antara Rabu atau Kamis. Untuk jadwal pastinya kami akan berkoordinasi lagi dengan rekan-rekan di komisi,” paparnya.

Mohammad Asnawai, anggota lain di Komisi B DPRD Rembang menegaskan evaluasi tentang pengungkapan penyebab Apotek Daerah bangkrut sangat diperlukan. Belajar dari kasus apotek, pihaknya mulai berpikir untuk mengevaluasi perusahaan daerah yang lain. 

”Jika memang tidak mungkin dibangkitkan tentu lebih baik ditutup selamanya daripada membebani daerah. Jika alasan bangkrut tidak jelas dan tidak rasional, maka juga perlu ada klarifikasi yang lebih mendalam,” tandasnya. (Ahmad Feri / Supriyadi)