Hindari Kecurangan Developer, Pilih yang Terpercaya

KUDUS – Makin berkembangnya bisnis properti di Kabupaten Kudus sejak beberapa tahun belakangan ini, memang memunculkan pengembang atau developer-developer baru.

Kemajuan di bidang industri yang tengah melanda Kudus, menjadi alasan utama perkembangan bisnis ini. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat, juga semakin menumbuhkan keinginan untuk memiliki hunian yang baik. Bukan saja untuk masyarakat Kudus sendiri, tetapi juga mereka yang datang dari luar kota untuk bekerja di Kudus ini.

Melihat peluang tersebut, para pebisnis properti atau pengembang, mulai mengembangkan bisnis ini, dengan membangun berbagai tipe perumahan. Dari kelas termurah hingga termahal. Termasuk berlomba-lomba mencari lokasi perumahan yang memang sangat strategis.

Pengembang lama maupun baru, kemudian berkompetisi menciptakan pasarnya masing-masing. Sayangnya, tidak semua pengembang kemudian memberikan produknya yang berkualitas. Tidak sedikit kemudian yang diduga melakukan sejumlah kecurangan. Baik itu terkait kualitas bangunan, maupun janji pengembang yang kemudian tidak ditepati.

Sebut saja namanya Ines, warga Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Dia menjadi korban kecurangan salah satu pengembang, yang membuatnya harus melupakan mimpinya untuk memiliki rumah idaman.

Modus yang dipakai pengembang, menurut Ines, adalah dengan tidak menyelesaikan pembangunan rumah yang sudah dipesannya. ”Awalnya, awal tahun lalu saya membeli sebuah kapling di salah satu pengembang, yang kemudian dibangun menjadi rumah. Dulu kesepakatannya setelah membayar down payment (DP) atau uang muka, termasuk sudah memulai angsuran, rumah akan segera dibangun,” tuturnya.

Seluruh proses administrasi awal, sudah dilakukan Ines. Bahkan, rumahnya juga sudah mulai dibangun. Hanya saja, tiba-tiba di tengah jalan, pembangunan rumah miliknya itu dihentikan begitu saja oleh pengembang. ”Saya kemudian mencoba untuk mendatangi kantor pemasaran tersebut. Namun, baik pimpinan maupun karyawannya, tidak ada. Sudah kabur semua,” katanya.

Tidak menyerah, Ines terus berupaya mencari kontak dari pengembang yang bersangkutan. Hanya saja ketika sudah mendapatkannya, yang diperolehnya justru hal yang tidak enak. ”Setiap saya tanya kenapa rumah saya tidak dilanjutkan pembangunannya, mereka pandai berkelit. Berkata kasar kepada saya, bahkan semakin menyusahkan saja jawabannya. Ada saja alasan yang diberikan dengan cara yang tidak sopan,” tuturnya.

Padahal, Ines mengaku sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Dia akhirnya capek sendiri, dan tidak meneruskan upaya untuk mendapatkan tanggung jawab dari pengembang tersebut. Termasuk tidak melaporkan pengembang tersebut ke pihak yang berwajib.

”Setelah lelah mencari tanggung jawab, saya akhirnya pasrah saja. Saya tidak ingin memperbesar atau memperpanjang masalah. Apalagi kembali berurusan dengan lembaga tersebut. Kalau saya teruskan, malah akan menambah masalah. Takutnya bukan selesai, malah semakin menjadi-jadi,” terangnya.

Tidak hanya kasus membawa kabur uang konsumen, kecurangan lain yang sering terjadi adalah penggunaan material yang tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI), dan proses pembangunan yang tidak sesuai. Muhammad Arifin, salah satu kontraktor dan developer di Kudus, mengatakan bahwa motif kecurangan tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor. 

Faktor utamanya terletak pada keinginan konsumen akan rumah dengan harga murah. Dengan mayoritas masyarakat Kudus yang masuk dalam kategori menengah ke bawah, tentu memilih rumah dengan harga yang murah menjadi pertimbangan utama. ”Faktor biaya inilah yang menjadi alasan kecurangan. Karena pemilik perumahan menysiasati dengan mengurangi kualitas sampai di bawah standar SNI,” jelasnya.

Sedangkan menurut Nicodemus Adiputra, direktur Persada Regency, percepatan proses yang mengakibatkan kurang maksimalnya pembangunan serta penggunaan material tidak SNI, juga sangat merugikan konsumen. ”Akibatnya bisa dilihat. Dinding yang cepat retak, tumbuh jamur, bocor, tidak simetris, hingga mudah ambruk,” roboh,” jelasnya.

Siasat pengembang dengan mengotak-atik material agar dapat menjual rumah dengan harga murah, menurut Nicodemus, sebenarnya diperbolehkan. Itupun juga harus sepengetahuan konsumen, yang dijelaskan lewat spesifikasi lengkap. ”Yang menjadi masalah adalah jika pengembang menggunakan material yang tidak SNI tadi,” terangnya.

Pada beberapa kasus ditemukan unit bangunan yang tidak memenuhi kriteria. Seperti besi dan pondasi yang tidak standar. ”Misalkan pada bagian pondasi yang seharusnya mnggunakan besi SNI dengan ukuran 8, namun diganti dengan ukuran yang lebih kecil. Serta bukan besi SNI. Hal ini sangat memengaruhi kualitas bangunan. Makanya konsumen harus kritis dan menanyakan secara lengkap saat akan membeli rumah,” ungkapnya. (Ayu Khazmi / Merie)