Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Blora Belum Serahkan DP4

BLORA – Sampai kemarin daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) belum diserahkan. Data tersebut masih disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

Mereka berdalih masih menunggu kepastian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Kabupaten Blora masuk pilkada serentak gelombang pertama yang akan digelar Desember tahun ini.

”Kami masih menunggu kepastian dari KPU. Karena KPUK juga masih menunggu instruksi dari KPU pusat,” Purwadi Setiyono Kepala Disdukcapil kemarin (29/3).

Meski demikian, pihaknya sudah menyiapkan data tersebut. Data itu berupa jumlah penduduk terakhir, termasuk dengan penduduk yang saat coblosan Desember nanti genap 17 tahun sehingga berhak memilih. Dari data itu, mantan Camat Cepu ini menjelaskan, jumlah penduduk Blora sebanyak 980.127 jiwa. 

”Dalam DP4 nanti, jumlahnya tidak sekian, karena pemilih adalah penduduk dengan usai minimal 17 tahun atau sudah menikah. Saya memerkirakan sekitar Juni nanti DP4 baru diminta,” tambahnya. 

Dari data itu, lanjut dia, KPUK akan mengolahnya. Setelah menerima data, biasanya akan dilakukan pemutakhiran data dengan cara validasi di lapangan. Agar seluruh warga yang berhak memilih bisa tercantum semua dalam daftar pemilih nanti, dia berharap yang belum punya KTP elektronik segera mengurus dan mengaktifkan KTP elektroniknya. 

”Itu penting. Karena informasinya jika tidak terdaftar dalam pemilih, bisa memilih menggunakan KTP elektronik,’’ katanya.

Sementara Ketua KPUK Arifin membenarkan kalau sampai saat ini belum diserahi DP4. Pihaknya juga belum menerima perintah dari KPU pusat terkait data pemilih tersebut. 

KPU pusat, dimungkinkan masih konsentrasi untuk menyusun jadwal pelaksanaan pilkada. Jadwal itu masih akan dibahas di DPR sebelum ditetapkan dan menjadi peraturan KPU (PKPU). Salah satunya adalah terkait tanggal pelaksanaan coblosan. 

”Kami juga masih menunggu kepastian, dan perintah lanjutan dari KPU,’’ terangnya.

Menurut anggota KPUK tiga periode ini, DP4 memang bahan untuk menyusun daftar pemilih,baik daftar pemilih sementara (DPS) maupun sampai menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, DP4 adalah bahan awal untuk menyusun daftar pemilih. 

Setelah menerima DP4, kemudian disusun berdasarkan kecamatan, desa sampai tempat pemungutan suara (TPS). Agar data yang disusun valid, dilakukan validasi yang dilakukan oleh jajaran KPUK sampai ke PPS.

”Perangkat lainnya seperti PPK dan PPS belum terbentuk,mungkin bulan depan baru dibentuk. Jadi untuk susunan daftar pemilih masih lama,’’ ungkap dia.

Hanya, terkait dengan penduduk atau warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap berhak menggunakan hak pilihnya dengan catatan mempunyai KTP elektronik. Sampai saat ini belum ada aturan lagi yang menyatakan lain.

”Untuk KTP elektronik yang bisa, selain itu tidak boleh. Jadi bagi yang belum mempunyai diminta segera mengurus,’’ tandasnya. (Supriyadi)