Digagas, Perda Perlindungan Petani

Petani di Undaan memanen padi pada MT II beberapa waktu lalu. Saat ini DPRD Jateng tengah mempersiapkan perda untuk melindungi kepentingan petani. (KOMA / Faisol Hadi)

KUDUS – Banyak persoalan yang dialami kalangan petani, yang hingga kini belum terpecahkan dan harus mendapatkan perhatian. Salah satu upaya untuk memecahkan hal itu adalah menyiapkan peraturan daerah (perda) yang mengatur soal perlindungan dan pemberdayaan petani.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah H Akhwan Sukandar mengatakan, pihaknya di komisi, saat ini memang tengah menyiapkan aturan mengenai perlindungan pertani. ”Karena kita, harus memberikan perhatian yang lebih kepada persoalan yang dialami petani,” jelasnya.

Persoalan-persoalan itu antara lain, keberadaaan lahan pertanian. Karena saat ini yang terjadi adalah banyaknya lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Misalnya saja menjadi lokasi perumahan atau usaha properti. ”Atau persoalan pupuk, persoalan peralatan, dan masih banyak hal mendesak yang terkait dengan petani,” terangnya.

Akhwan mengatakan, persoalan lainnya yang juga tidak kalah penting misalnya melindungi petani yang mengalami gagal panen, yang diusahakan bisa mendapatkan bantuan, sesuai klasifikasi. Antara lain bantuan diberikan bagi buruh tani yang melakukan sewa lahan maksimal dua hektare per tahun.

”Perda juga mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani. Petani harus mendapatkan pengetahuan cukup, agar mampu melakukan optimalisasi lahan dan melaksanaan pola tanam dengan baik,” paparnya.

Dikatakan Akhwan, target pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian guna mencapai swasembada pangan pada 2017, saat ini memang masih terkendala sejumlah regulasi. Salah satunya terkait akses bantuan langsung kebutuhan petani. 

Untuk mendapatkannya, menurut Akhwan, harus melalui prosedur panjang lewat mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), mulai tingkat desa hingga provinsi. ”Tanpa pengajuan awal lewat musrenbang akan sulit terpenuhi. Dan jika dipaksakan malah akan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Akhwan mengatakan jika pihaknya menerima sejumlah keluhan petani, terkait dengan hal tersebut. Misalnya saja di Kecamatan Undaan. Petani mengatakan dalam mengakses bantuan alat untuk kepentingan pertanian, masih terbilang sulit. 

”Di antaranya alat nerma PH meter, yang diperlukan untuk mengukur keasaman tanah. Keberadaannya sangat minim sekarang. Padahal alat tersebut sangat membantu petani dalam melakukan optimalisasi lahan,” katanya.

Tanah yang diketahui memiliki keasaman tinggi setelah diukur alat PH, maka dapat segera dinetralkan dan ditingkatkan kesuburannya. Dengan tanah yang subur, diharapkan hasil produksi pertanian menjadi optimal. 

Di Kudus, jumlah alat PH sangat terbatas, hanya dimiliki koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Padahal, idealnya satu gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di setiap desa harus memiliki alat PH. 

”Kami mendapat keluhan dari sejumlah petani terkait minimnya alat PH. Mereka usul agar di setiap desa punya alat PH. Petani maunya alat itu segera diwujudkan, tetapi untuk memenuhinya terkendala regulasi. Semua pengajuan bantuan sekarang ini harus melalui musrebang,” imbuhnya. (Merie)