PLN Rayon Cepu Rugi Hingga Rp 670 Juta

BLORA – Selama kurun waktu satu tahun terakhir, PLN Rayon Cepu mengalami kerugian hingga Rp 670 juta. Hal itu diakibatkan adanya kehilangan arus listik (penyusutan) yang terjadi di wilayah kerja Rayon Cepu.

Manajer PLN Rayon Cepu David Ronaldo menjelaskan, penyusutan itu terjadi lantaran adanya pencurian atau sadapan listrik, dari masyarakat dan disebabakan kerusakan jaringan transmisi.
Pencurian dan gangguan itu mencapai 9 persen, dari total akumulasi persediaan listrik 12 juta KWh. ”Dua persen akibat pencurian yang dilakukan masyarakat, dan tujuh persen diakibatkan jaringan transmisi atau penghantar konduktor,” ungkapnya.
Ia menyatakan, untuk mengurangi susut itu, PLN tengah melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), yang mulai digencarkan sejak Oktober 2014 lalu. Dengan program itu, selama satu tahun ke depan, pihaknya menargetkan mampu mengamankan 300 ribu KWh.
Hingga akhir Februari ini, pihaknya telah berhasil mengamankan 167.000 KWh dari hasil penertiban yang telah dilakukan selama ini. ”Jika dirupiahkan, mencapai Rp 167 juta. Itu termasuk pencurian arus yang tidak bisa direkenigkan,”katanya.
Dari pelaksanaan P2TL yang telah dilakukan bersama dengan aparat kepolisian, PLN Rayon Cepu telah menjaring puluhan pelanggan yang melakukan pencurian arus. Kebanyakan merupakan pelanggan golongan rumah tangga, serta industri kecil dan menengah.
Modus yang digunakan antara lain, dengan memasang kawat wairing. Yakni KWH meter di-by pass, sehingga penggunaan arus tidak tercatat dalam rekening tagihan. Pada umumnya, pemasangan dilakukan dengan bantuan tenaga instalasi yang bukan teknisi dari PLN.
”Penertiban ini bedasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, dan MoU yang dilakukan atara direksi dengan Polri,” jelas David.
Dengan kebijakan itu, bukan hanya masyarakat saja yang ditindak. Akan tetapi jika aparat melakukan pelanggaran, juga akan ditindak.
Sampai dengan saat ini, pihaknya masih gencar menerjunkan tim untuk melakukan penyisiran. ”Jika ada pelanggaran, langsung dilakukan penertiban. Baik masyarakat umum maupun aparat, juga akan ditindak. Sebab mereka memiliki hak yang sama yaitu sama-sama pengguna ” pungkansya. (Priyo /Ali Muntoha)