Nelayan di Kabupaten Rembang Takut Razia Kapal Cantrang

Kawasan TPI Tasikagung Rembang tampak sepi seiring sejumlah nelayan kapal cantrang yang mulai takut melaut karena mulai ada razia kapal cantrang. (KOMA / Ahmad Feri)

REMBANG – Sejumlah nelayan di Kabupaten Rembang kini tengah mempertanyakan mulai munculnya razia kapal cantrang. Mereka mengaku mulai tidak tenang saat melaut setelah mereka gagal bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta. Kamis (26/2) lalu. Pada hari itu mereka berunjuk rasa menuntut pencabutan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang dan 15 alat tangkap lainnya.

”Kami was-was melaut karena sekarang sudah mulai ada aksi razia terhadap cantrang di beberapa perairan. Padahal Menteri Susi memberi tenggat waktu hingga bulan September bagi cantrang untuk beroperasi sebelum benar-benar dilarang secara total,” ujar salah seorang tokoh nelayan cantrang dari Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Suyoto, Jum’at (27/2), kemarin.
Seribuan orang nelayan dari Rembang bergabung dengan nelayan lain dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur memang mendatangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Mereka menuntut dicabutnya Permen KKP Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2015 yang dianggap mematikan kehidupan nelayan. Di kementerian itu, nelayan gagal bertemu langsung dengan Menteri Susi karena hanya ditemui salah satu pejabatnya.
”Saat kami bergeser ke Istana Kepresidenan juga gagal bertemu Presiden Joko Widodo dan hanya ditemui salah satu staf kepresidenan. Kami pun pulang dengan kekecewaan,” ungkap Suyoto.
Suyoto yang juga pengurus paguyuban nelayan Mina Barokah Tasikagung ini mengaku kesulitan untuk kembali bertandang ke Jakarta karena iuran untuk berangkat ke Jakarta cukup besar. Menurutnya yang saat ini akan nelayan cantrang lakukan ialah meminta kepada daerah agar berkenan merevisi atau ada solusi lain yang diberikan. Suyoto menilai yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah tetap membolehkan cantrang.
”Kami juga berharap agar izin bagi kapal di atas 30 gross ton bisa tetap diberikan karena kebutuhan ekonomi kini terus berkembang,” kata Suyoto.
Disinggung terkait apakah ada kemungkinan nelayan cantrang beralih menggunakan pursesein? Suyoto mengatakan pemerintah perlu memfasilitasi.
Menurutnya, fasilitasi yang dimaksud itu adalah adanya jaminan harga yang stabil di pasar lokal akibat penumpukan ikan hasil pursen. ”Sebab nelayan cantrang tidak bisa secara langsung mengoperasikan pursen,” paparnya. (Ahmad Feri / Akhrom Hazami)