Layanan Kesehatan Gratis yang Dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kudus Belum Dijalankan

KUDUS – Progam kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kudus hingga akhir bulan ini belum dilaksanakan. Padahal, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus  merencanakan layanan khusus untuk kelas 3 itu akan dimulai pada Februari.

”Ini masih dalam proses regulasinya. Jadi ditunggu aturan perbupnya dulu, barulah progam tersebut dapat dilaksanakan,” kata Maryata kepada Koran Muria, Jumat (27/2).
Menurutnya, Masyarakat yang mendapat layanan tersebut yakni mereka yang masuk dalam kategori tidak mampu. Sehingga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis yang dijamin oleh Pemkab Kudus.
Dia mengatakan, warga kurang mampu yang bisa menikmati layanan tersebut yakni mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS dan Jamkesda. Pihaknya berharap, layanan tersebut nantinya hanya untuk kalangan yang benar-benar membtuhkan.
Terkait warga mampu yang juga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis tersebut, kata Maryata, saat ini masih dibahas dalam perda. ”Aturannya sama, yakni dengan menggunakan KTP. Dan jelas harus beralamat di Kudus. Namun tentunya, sebelum sampai pada perawatan di Rumah Sakit, harus melalui rujukan dari Puskesma,” ujarnya.
Menurut dia, tujuan dari rujukan puskesmas sebelum mendapat penanganan di rumah sakit, agar puskesmas di tiap kecamatan tetap berfungsi. Selain itu, tidak semua penyakit harus ditangani di rumah sakit. Mengingat kondisi penyakit yang berbeda, berbeda pula penanganannya.
Meski program tersebut belum bisa dilaksnakan, katanya, namun masyarakat yang kurang mampu masih dapat menggunakan pelayanan kesehatan gratis melalui program lainnya. Asalkan syarat yang ditentukan dari pemkab dilengkapi .
”Mereka yang tidak memiliki BPJS warga yang tidak mampu, masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis, yakni dengan melampirkan surat keterangan dari DKK,” imbuhnya.
Pihaknya memastikan akan diberikan rekomendasi kepada warga kurang mampu untuk berobat gratus, sebab sudah disediakan biaya Rp 1,5 miliar. Dana tersebut disiapkan sebelum perbup rampung dibahas dan disahkan. (Faisol Hadi / Suwoko)